Krjogja.com - JAKARTA - Pemerintah secara penuh menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menjaga hal tersebut, stok dan kesiapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) harus dijaga dan dipenuhi ketersediaannya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Rabu (7/12). Menurutnya, stok CPP khususnya beras, berada di posisi yang perlu di top up sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

"Sebagai upaya mengamankan stok Cadangan Beras, Pemerintah akan siapkan 200 ribu ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia. Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah," paparnya.

Arief menjelaskan stok beras dari luar tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. Penggunaannya akan diawasi secara ketat, guna memastikan tidak masuk ke pasar.

"Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani. Pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani," tegasnya.

Beras komersial ini merupakan persediaan akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023 debgan men-top up stoknya kembali sampai 1,2 juta ton. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi beras berkurang di akhir tahun.

“Produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau kita jaga adalah stok Beras di Bulog. Adapun, saat ini ketersediaan stok beras Bulog sebesar 503 ribu ton, yang terdiri dari 196 ribu ton atau 39 persennya merupakan stok komersial dan 306 ribu ton atau 61 persen merupakan stok CBP,” ungkap Arief.

Disampaikan juga jika saat ini Bulog bersaing mendapatkan beras dalam negeri, maka akan mengerek harga ke atas. Waktunya Bulog untuk intervensi harga sampai dengan Panen Raya.

Untuk memastikan akurasi dan kesiapan data stok beras nasional serta dalam rangka pemenuhan satu data pangan nasional, 31 Desember 2022 ini akan dilakukan survei oleh Badan Pangan Nasional, BPS, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. (Ira)