Krjogja.com - JAKARTA - Konferensi yang membahas tentang kondisi hukum di kawasan Asia-Pasifik digelar selama dua hari di Jakarta oleh World Justice Project (WJP) pada 8-9 Desember 2022.

Forum diskusi berjudul Asia Pacific Justice Forum (APJF) ini dilaksanakan tidak lama setelah WJP Rule of Law Index 2022 diluncurkan.

Indeks berupa hasil survei WJP mengenai kondisi hukum di 140 negara itu juga akan dipresentasikan di AJPF. Dari Indeks tersebut, diketahui bahwa supremasi hukum di 71% negara kawasan Asia Pasifik menurun tahun ini.

Direktur Eksekutif WJP Elizabeth Andersen mengatakan ada tiga isu mendesak yang dibahas, yaitu independensi peradilan, ekosistem informasi yang sehat, dan akses terhadap keadilan bagi kelompok minoritas.

“Tiga isu itu perlu diperbaiki untuk menguatkan kembali supremasi hukum,” ujar Elizabeth dalam pernyataan resminya di Hotel Mercure Sabang Jakarta Pusat pada Rabu (7/12/2022).

Sepakat dengan Elizabeth, salah satu panelis AJPF, Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M. Syarif mengatakan bahwa forum itu dapat menunjukkan di mana kelemahan yang harus diperbaiki agar negara-negara bisa menerapkan supremasi hukum dengan baik.

“Diskusi dilakukan agar kita (multi-stakeholder) saling berbagi dan belajar bagaimana penerapan hukum yang seharusnya,” ujar Laode.

Ia juga menyoroti pentingnya APJF sebagai wadah multi-stakeholder untuk membangun jaringan regional untuk memajukan kualitas penegakan hukum di kawasan Asia Pasifik.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan berbagai pihak dari seluruh wilayah Asia Pasifik, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi, akademisi, dan masyarakat sipil.

Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang terlibat, APJF disiarkan langsung dari kanal YouTube Kemitraan dan World Justice Project.(*)