Krjogja.com - JAKARTA - Kaum perempuan kembali kena getah dari kebijakan Taliban yang mengendalikan Emirat Islam Afghanistan. Universitas-universitas kini hanya terbuka untuk laki-laki saja.

Dilaporkan BBC, Rabu (21/12/2022), kebijakan baru ini diumumkan oleh menteri pendidikan tinggi di Afghanistan dan akan segera diterapkan. Sebelumnya, akses siswi perempuan di SMA juga telah dibatasi.

Itu menjadi langkah pembatasan kebebasan perempuan Afghanistan terbaru sejak rezim tersebut berkuasa pada Agustus 2021.

Deputi Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, mengecam kebijakan terbaru Afghanistan ini. Wood menambahkan bahwa kebijakan seperti ini akan makin menyulitkan Afghanistan diterima oleh komunitas internasional.

"Taliban tidak bisa berharap untuk menjadi anggota sah komunitas internasional sampai mereka menghormati hak semua rakyat Afgan," ujarnya.

Human Rights Watch juga mengkritik larangan tersebut dengan menyebutnya sebagai "keputusan memalukan yang melanggar hak atas pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan."

"Taliban memperjelas setiap hari bahwa mereka tidak menghormati hak-hak dasar warga Afghanistan, terutama perempuan," kata pengawas hak asasi itu dalam sebuah pernyataan, dikutip hari Rabu.

Indonesia pun turut mengecam langkah Taliban menjegal dunia pendidikan bagi perempuan tersebut.

"Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan kekecewaannya atas keputusan Taliban yang menangguhkan akses pendidikan ke universitas bagi perempuan Afghanistan," demikian seperti dikutip dari akun Twitter @Kemlu_RI, Kamis (22/12/2022).

Dalam respons tersebut, disebutkan bahwa pendidikan adalah hak asasi yang mendasar, baik bagi laki-laki maupun perempuan. "Indonesia senantiasa mendesak Taliban untuk menyediakan akses seluas-luasnya terhadap pendidikan untuk perempuan."

"Pendidikan adalah hak asasi yang mendasar, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Indonesia senantiasa mendesak Taliban untuk menyediakan akses seluas-luasnya terhadap pendidikan untuk perempuan, tegas pemerintah Indonesia melalui akun Twitter @Kemlu_RI.(*)