Krjogja.com - JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah meluncurkan program kartu pra kerja pada tahun 2023 dengan skema normal. Ini berbeda dengan tahun 2022 lalu yang skemanya semi bantuan sosial (semi bansos).

“Program kartu pra kerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal . Sekali lagi skemanya bukan semi bansos lagi tetapi skema normal,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara konferensi pera secara virtual, di Jakarta, Kamis (05/01/2023).

Dikatakan, pada tahun 2022 lalu program kartu prakerja pesertanya mencapai 4. 984 . 790 orang penerima dengan total anggaran adalah Rp 18 triliun dengan realisasi Rp 17,84 triliun atau 99,12 persen. “Program kartun prakerja terbukti membantu peningkatan skill, peningkatan inklusi keuangan sekaligus membantu daya beli masyarakat dengan skema semi bansos,” tegasnya.

Dijelaskan namun dalam program kartu pra kerja di tahun 2023 dengan skema normal yang diatur dalam Perpres 113 Tahun 2022 dan pelaksanaanya berdasarkan Permenko no 17 tahun 2022, dengan total anggaran Rp 2,67 triliun dengan target penerima mencapai 595 ribu orang.

“Total anggaran pada skemanya berubah drastis , anggarannya turun dari Rp 18 triliun menjadi Rp 2,67 triliun untuk 595.000. Sebenarnya, di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya 1 juta orang sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. di tahun ini karena Rp 2,67 triliun, itu untuk 595 ribu penerima. Jadi kita perlu ditambahkan 450. 000 orang,” tegasnya.

Dikatakan, untuk menyambut skema baru program kartu pra kerja ini, pemerintah mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia atau mengundang partisipasi daripada lembaga pelatihan untuk menjadi bagian dari ekosistem kartu prakerja.

Dikatakan, lembaga pelatihan wajib memiliki segmen dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan pada skema normal dan untuk pelaksanaan dari tata kelola yang baik proses seleksi melibatkan Tim Ahli independen sebagai fungsi akreditasi dan kepatuhan lembaga pelatihan.

Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan yang merupakan public private Partnership di bidang pengembangan SDM di Indonesia pelatihan yang dilakukan secara online offline atau campuran. Dikatakan, untuk pelatihannya secara offline secara bertahap diawali di 10 provinsi.

Adapun pembukaan gelombang pertama nya dilakukan di triwulan I tahun 2023 untuk tahap pertama di beberapa daerah adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT dan Papua. Dipaparkan, yang dilakukan dalam skema normal yaitu pada skema Bansos ataupun offline online itu minimal 6 jam, sekarang ditingkatkan menjadi 15 jam.

Kemudian bauran bantuan ataupun biayanya adalah Rp 4,2 juta. Dengan rincian biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta dan biaya untuk pergantian transport itu sebesar Rp 600 ribu dibayarkan satu kali dan insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk 2 kali survei. “Karena tidak lagi bersifat semi Bansos maka penerima bantuan seperti subsidi upah , BPUM dan PKH boleh menjadi peserta kartu prakerja,” tegasnya.

Adapun bidang bidang keterampilan yang akan diberikan di bidang bisnis itu seperti Digital marketing , manajer logistik survaiyer, desain grafis sektor manufaktur ada manajer produksi, ahli teknik industri produksi, Inspektur keselamatan kesehatan kualitas, kemudian juga ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja, di bidangb ekonomi kreatif antara lain desain grafis desain layout animator, kemudian teknik , termasuk dalam teknisi jaringan dan sistem komputer power plant operator, kemudian pertanian skill parmer, kemudian jasa termasuk kurir pengantar paket hospitality kebersihan. (Lmg)