Krjogja.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pemerintah sebentar lagi akan mendeklarasikan bahwa pandemi covid-19 di Indonesia selesai tahun 2023. Hal itu disampaikan dalam acara BRI Microfinance Outlook 2023 dengan tema "Financial Inclusion and ESG : The Road to Equitable Economic Prosperity", Kamis (26/1/2023).

Sri mengatakan, bukan hal mudah menghadapi pandemi covid-19 yang telah berlangsung selama 3 tahun. Namun, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan dan menangani pandemi. Disisi lain, masih ada negara yang berjuang melakukan pemulihan dampak pandemi.

"Kita relatif sudah bisa stabil dan kita tetap akan fokus untuk memberikan vaksinasi booster tahun ini, sehingga diharapkan di tahun ini kita bisa mendeklarasikan bahwa pandemi sudah over. Jadi, tadi pagi bapak Presiden bersama Menko Perekonomian dan kita semuanya para menteri gubernur mendeklarasikan sebuah masa transisi sebelum pandemi selesai," kata Menkeu.

Menurutnya, dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 tadi pagi, banyak pelajaran yang diperoleh dari para Menteri, dan bahkan Presiden sendiri memberikan testimoni selama 3 tahun menjalani kepemimpinannya saat menghadapi pandemi.

"Masa-masa di mana banyak anon-anon yang dalam situasi yang tidak diketahui ini tidak tahu persis apa yang akan berkembang. Sebagai eksekutif sebagai presiden beliau harus membuat banyak keputusan-keputusan dan itu implikasinya pada sisi ekonomi sosial dan kesehatan maupun keselamatan masyarakat sangat fundamental," ujar Menkeu.

Kendati demikian, Indonesia selama tiga tahun ini sangat baik dalam menghadapi pandemi, baik dari penanganan maupun pemulihan ekonominya. Namun, dalam proses pemulihan tidaklah mudah, banyak hal yang harus dihadapi untuk mencapai hal tersebut.

"Kita semua tahu bahwa pemulihan ekonomi seperti yang menjadi tema G20 Indonesia tahun lalu sebagai presidensi 'recover together recover stronger' itu tidak smooth as easy what everybody told, bukan cuman kita," ujar Sri Mulyani.

Banyak yang berpikir, jika masyarakat sudah mendapatkan vaksin maka ekonomi akan cepat pulih kembali normal. Sehingga Pemerintah bisa fokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi nyatanya tidak begitu. Melainkan muncul masalah antara demand side dan supply side.

"Dipikirnya sesudah ada vaksin masyarakat mulai pulih lagi maka ekonomi kembali normal dan kemudian kita bisa fokus ke pertumbuhan ternyata tidak 3 tahun setelah pandemi kebiasaan masyarakat berubah dan ini menyebabkan ketidaksinkronan antara sisi pemulihan di demand side dengan respon sisi supply side," ujarnya.

Hal itulah menimbulkan komplikasi tahun 2021. Dimana inflasi meningkat karena demand side dan supply side tidak normal. Misalnya, untuk mencari supir truk sangat susah, lalu mencari pekerja untuk sektor restoran menjadi tidak mudah.

Tantangan lainnya adalah pentingnya membaca situasi. Para Policy maker seperti Bank Sentral dan Menteri Keuangan awalnya melihat meningkatnya inflasi sebagai situasi yang sementara. Ternyata, inflasinya justru berlanjut, scaring efeknya cukup dalam dari sisi produksi dan distribusi, semua komoditas naik karena muncul ketidakpastian global.

Maka, kemudian menimbulkan inflasi yang lebih persistent bahkan merambat naik ditambah dengan situasi geopolitik yaitu perang di Ukraina yang menimbulkan spillover ke pangan dan energi.

"Semua komoditas naik karena demand exciting supply dan ditambah uncertainty dari sisi supply distraction yang terus kontinyu terjadi. Itu episode yang kita rekam di Tahun 2021 dan 2022," pungkasnya.(*)