Krjogja.com - BANJARMASIN - Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan rilis jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta orang atau sebesar 9,57 persen pada September 2022. Angka ini mengalami kenaikan 0,03 persen atau meningkat 0,20 juta orang dari data bulan Maret 2022. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menghambat target pemerintah untuk mencapai nol persen tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa kondisi kenaikan tersebut merupakan hal fluktuatif yang mungkin terjadi akibat adanya turbulensi sosial ekonomi seperti saat pandemi Covid-19, termasuk akibat kenaikan harga BBM di tahun 2022. Namun, dengan upaya yang konsisten dan dilakukan secara optimal, target nol persen pada tahun 2024 dapat tetap tercapai.

"Insya Allah kita yakin nol persen kemiskinan ekstrem bisa kita [capai]. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Kalau tidak, ini sudah ada target-target yang kita tentukan," tegas Wapres pada Keterangan Persnya di Landasan Udara TNI AU Syamsudin Noor Banjarmasin, Jumat (27/01/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, secara umum, data kemiskinan year on year mengalami penurunan. Walaupun beberapa bulan sempat terjadi peningkatkan akibat kondisi eksternal terutama kenaikan harga BBM.

"Setelah pandemi ini, sebenarnya kita sudah bisa menurunkan angka year on year itu lebih kecil dari sebelum pandemi," jelas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres menyebutkan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tetap mengurangi kantong-kantong kemiskinan di daerah.

"Kita menanggulangi kemiskinan melalui dua skema, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat," tuturnya.

Menutup keterangan persnya, Wapres menuturkan pemerintah akan terus mendorong upaya pengentasan kemiskinan ekstrem untuk dapat mencapai target nol persen di tahun 2024.

"Target 2024, nol persen kemiskinan ekstrem itu kita harapkan akan dapat tercapai. Nanti di tahun 2023 ini akan kita genjot lagi penanganan kemiskinan ekstrem di seluruh kabupaten/kota, dan dilanjutkan penuntasannya* di 2024," pungkas Wapres.

Turut mendampingi Wapres, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. (Ati)