Krjogja.com - PAPUA - TNI Polri telah menguasai wilayah Kabupaten Nduga, wilayah tempat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya yang telah menangkap pilot Susi Air Kapten Philips Max Martheins. Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen menyampaikan bahwa saat ini situasi di Kabupaten Nguga relatif aman.

“Upaya untuk mencari keberadaan pilot masih terus dilakukan,” tutur Rio, Rabu (22/02/2023).

Menurut Rio, TNI dan Polri telah menguasai wilayah Kabupaten Nduga dan mempersempit ruang gerak Egianus Kogoya beserta kelompoknya. “TNI dan Polri telah menguasai Nduga, dan kami masih tetap mengedepankan upaya negosiasi dan pendekatan. Kembali kepada Egianus mau menyerah dan kembalikan pilot kepada kami ataukah tidak,” jelas dia.

Lebih lanjut, kata Rio, pasukan gabungan TNI Polri telah diterjunkan dan melakukan penyekatan untuk setiap jalur yang dilalui KKB. Hal itu merupakan tanda negara hadir di bumi Papua untuk menyelamatkan masyarakat dari gangguan KKB, termasuk menyelamatkan pilot Susi Air.

“Negara tidak boleh kalah. Pasukan sudah insert semua, jadi terserah Egianus saja, mau menyerah atau tidak,” Rio menandaskan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, KKB pimpinan Kagoya meminta agar Papua Merdeka menjadi syarat pilot Susi Air itu dilepas. Tetapi, Mahfud membalas bahwa kelompok KKB Papua itu telah dikepung.

"Ini masalahnya yang disandera orang asing, dan begini pokoknya sandera ini akan kami lepas kalau Papua dilepas. Itu ancamannya. Saya katakanlah, 'loh saya sudah tahu loh tempatnya, koordinat berapa' seperti itu. 'Kamu sudah kita kepung sekarang'," kata Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2023).

Namun, Mahfud menjelaskan, dalam proses evakuasi pemerintah menghindari tindak kekerasan agar tidak menjadi sorotan internasional. Maka dari itu, cara evakuasi mesti diselesaikan secara cermat.

"Tetapi begitu kita mau bergerak, kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan kami memohon tidak ada tindak kekerasan karena itu warga kami agar masalah ini tidak menjadi masalah internasional. Kalau internasional itu kita yang rugi, Pak. Oleh sebab itu, kita masih tangani, ditunggu saja, mudah-mudahan ada penyelesaian," tuturnya. (*)