Krjogja.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tiap instansi pemerintah penguatan koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasalnya, ia menyatakan, perubahan iklim (climate change) menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis.

"Indonesia menempati posisi 3 teratas negara paling rawan bencana. Naik 81 persen frekuensi bencana alamnya dari Tahun 2010 sebanyak 1.945 bencana, sekarang pada 2022 melonjak naik jadi 3.544 bencana," kata Presiden Jokowi dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2023, Kamis (2/3/2023).

Jokowi menerangkan, tahap pra bencana penting dilakukan guna menyiapkan dan mengedukasi masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi bencana. Hal ini perlu menjadi prioritas untuk meminimalisir korban maupun kerugian.

Pertama melalui peringatan dini, kemudian yang kedua dengan cara mengedukasi masyarakat, supaya masyarakat tahu kemana akan berlindung ketika terjadi bencana. Ketiga, berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi.

"Kita sudah punya peta di mana titik lokasi terjadinya erupsi gunung berapi, gempa, dan bencana lain. Mestinya mulai diwajibkan kepada masyarakat agar mendirikan bangunan yang konstruksinya anti gempa terutama di daerah rawan gempa," terang RI 1.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan upaya mitigasi bencana gempa bumi. Seperti memanfaatkan Peta Gempa Indonesia 2017 yang diterbitkan oleh Pusat Gempa Nasional untuk menetapkan Zona Rawan Bencana.

"Kementerian PUPR juga mengembangkan teknologi bangunan tahan gempa yang lebih praktis dan terkini untuk meredam energi gempa, yaitu sistem isolasi seismik tipe Damping Rubber Bearing untuk gedung kantor lantai 26 di Jakarta, serta tipe Lead Rubber Bearing yang telah diterapkan pada beberapa jalan dan jembatan," jelasnya.(*)