Krjogja.com - JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah soal rencana pengiriman jenderal untuk melakukan dialog dengan junta militer Myanmar.

"Pada saat ini tidak ada upaya diplomasi yang dilakukan oleh jenderal," ujar ​Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto R. Suryodipuro dalam press briefing mingguan pada Jumat (10/3/2023).

Alih-alih mengirim jenderal, Sidharto mengatakan bahwa Indonesia menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan junta militer Myanmar.

"Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN adalah menjalin komunikasi dengan semua pihak di Myanmar dan pihak junta yang didominasi militer. Tetapi komunikasi yang terjadi tidak semata-mata hanya dengan junta, tapi juga dengan semua pihak terkait lainnya," ungkap Sidharto.

Indonesia, sebut Sidharto, menempuh jalur belakang dalam menjalin komunikasi yang berpeluang menghasilkan negosiasi.

"Kita lakukan secara off the record atau quiet diplomacy. Karena hanya lewat quite diplomacy (diplomasi senyap) akan diperoleh gambaran peluang negosiasi," lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan alasan jika disampaikan secara publik maka ruang dialog dan diplomasi menjadi semakin sempit.

Dalam komunikasi yang dilakukannya, Indonesia turut menegaskan kepada pihak Myanmar sejumlah poin penting yang terdapat dalam 5-Point Consensus (5PC).

"Dalam diplomasi yang dilakukan Indonesia sebagai ketua ASEAN, pesan yang disampaikan adalah penghentian kekerasan, pentingnya bantuan kemanusiaan kepada semua pihak tanpa terkecuali," imbuhnya.

Rencana mengutus seorang jenderal untuk berdialog dengan junta militer Myanmar disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dalam wawancaranya dengan Reuters.

Jokowi berharap, langkah itu bisa menunjukkan kepada junta militer soal bagaimana Indonesia berhasil bertransisi menujuk demokrasi.

Namun, hingga saat ini, Jokowi belum menunjuk siapa yang akan diutusnya ke Myanmar.(*)