SLEMAN, KRJOGJA.com - Media massa sebagai salah satu sumber infomasi masyarakat diharapkan tetap berdiri sendiri atau independen dalam gelaran Pemilu Serentak pada 17 April 2019. Wartawan sebagai ujung tombak dari media massa, menjadi perhatian khusus dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dalam membangun independensi media.
Workshop kali ini mengangkat tema ‘Masyarakat Pers Mengawal Pemilu yang Demokratis dan Bermartabat’. Selain wartawan, kegiatan yang digelar di The Alana Hotel, Kamis (21/02/2019) ini juga terbuka untuk mahasiswa dan masyarakat umum di mana peserta diberikan materi soal kode etik jurnalistik dalam peliputan selama proses Pemilu 2019.
Para peserta diberikan pembekalan tentang pengambilan sudut pandang berita dalam hal politik terlebih dengan suasana politik dan psikologis masyarakat cenderung memanas saat ini. Dengan pembekalan dalam workshop kali ini, diharapkan wartawan yang menjadi peserta dalam menyajikan berita yang menyejukkan bagi masyarakat dan tidak menghadirkan keresahan.
Ketua PWI DIY Sihono HT menyampaikan harapan besar agar nantinya wartawan di DIY mampu membuat berita yang lurus dan mengawal pemilu khususnya di wilayah DIY. “Teman-teman wartawan, mahasiswa dan blogger di DIY ini harus mampu menjadi insan istimewa yang mengawal penyelenggaraan pemilu berjalan demokratis dan bermartabat,†ungkapnya.
Beberapa pemateri workshop pun dihadirkan dari penyelenggara dan pengawas pemilu seperti Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan serta Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan Dan Sosialisasi, Mochmmad Afifuddin. Hadir pula Direktur Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siti Meiningsih, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Jimmy Silalahi dan Ketua Bidang Pendidikan PWI, Nurjaman Mochtar.
Baik Dewan Pers maupun PWI sepakat bahwa wartawan harus menjadi ujung tombak penghasil berita yang memastikan pemilu berjalan lancar. “Kalau ada wartawan yang coba-coba selingkuh, misalnya pagi menulis berita dan sore menempel jadi tim sukses salah satu pihak, pilihannya cuma dua nonaktif dulu atau mundur. Kalau saya pilih nomor dua, mundur,†tegas Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Jimmy Silalahi. (Fxh)
