SLEMAN, KRJOGJA.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut DIY memiliki tingkat kerawanan pemilu tertinggi kedua di Indonesia di bawah Papua Barat. Hasil pemetaan tersebut cukup mengagetkan bagi berbagai pihak lantaran selama ini DIY dinilai sebagai daerah istimewa dengan sumber daya manusia yang terpelajar dan berbudaya.
Konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilihan yang bebas, jujur dan adil, kontestasi pemilu serta partisipasi menjadi indikator utama titik kerawanan yang disebutkan Bawaslu tersebut. Anggota Bawaslu Bidang Pengawasan dan Sosialisasi, M Afifudin menyebut ada beberapa peristiwa seperti letupan konflik internal PPP dan beberapa lainnya yang membuat DIY menjadi salah satu titik kerawanan pemilu.
“Di Jogja banyak kejadian letupan ketegangan misalnya PPP kemarin yang berebut legitimasi, terjadi di sini. Kategori rawan tinggi kedua di Indonesia ini awalnya membuat banyak pihak protes namun banyak hal di sosial masyarakat yang kemudian menjadikan kerawanan tersebut terjadi,†ungkap Afifudin dalam acara workshop peliputan pemilu 2019 bertajuk Masyarakat Pers Mengawal Pemilu yang Demokratis dan Bermartabat di Alana Hotel, Kamis (21/02/2019).
Diakui Afifudin, pemberian status rawan tersebut bukan untuk membuat banyak pihak khawatir, namun sebagai upaya pencegahan agar data yang berdasar pada pemilu 2014 lalu tak lagi terulang di tahun 2019. “Kita lakukan intervensi kebijakan agar pemetaan kerawanan berdasar pemilu lalu tak terulang lagi. Ini yang terpenting dari status rawan yang kita sampaikan,†sambungnya.
Sementara Jimmy Silalahi, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Dewan Pers mengatakan peran media dalam periode pemilu kali ini sangat penting terutama untuk membantu suksesnya pemilu. Media menurut dia harus serius mengawal perjalanan masa pemilu termasuk menghindari hoax yang begitu marak terjadi belakangan serta memastikan masyarakat teredukasi untuk nantinya datang ke TPS melakukan pencoblosan.
“Media harus menyajikan baik itu peserta pemilu, regulator dan regulasi pemilu, tahapan pemilu, pengamanan pemilu, isu terkait pemilu dan peran serta masyarakat. Ini porsinya harus cukup agar terjadi keberimbangan dan masyarakat benar-benar teredukasi. Ini tugas media untuk bersama memastikan hal tersebut,†ungkapnya. (Fxh)
