Bawaslu Sleman Ajak Masyarakat dan Media Awasi Pemilu 2024

Krjogja.com - SLEMAN - Bawaslu Sleman mengajak media dan masyarakat memantau proses pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil serta langsung umum bebas rahasia di Kabupaten Sleman.

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, mengatakan sinergi dengan masyarakat dan media sangat penting dilakukan untuk memastikan pengawasan berjalan baik. Menurut Arjuna, informasi yang baik di masyarakat bisa membantu mewujudkan pemilu sukses di Sleman.

Baca Juga: Anggota DPR Dukung PGEO Garap Energi Ramah Lingkungan

"Kami berharap pemilu di Kabupaten Sleman bisa berjalan lancar dan kondusif. Kami ingin agar ada keterlibatan media dan masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilu. Bagaimana kita memberikan informasi yang baik dan berimbang pada masyarakat di tengah munculnya hoax dan ujaran kebencian di masa sebelum pemilu," ungkapnya dalam sosialisasi di Pringsewu, Senin (18/9/2023).

Di Sleman, Bawaslu mengamati potensi kerawanan bisa terjadi dalam pendataan Daftar Pemilih Tambahan Pindah (DPTP) khususnya pada mahasiswa rantau. Karenanya Bawaslu akan serius mengawasi perihal pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sleman.

Baca Juga: Jaksa Ajukan Kasasi Tiga Terdakwa Kasus Korupsi PNPM Divonis Bebas

"Kami melihat potensi kerawanan terjadi di pemutakhiran data pemilih khususnya untuk Daftar Pemilih Tambahan dan Pindah untuk mahasiswa rantau. Kami akan mengawasi dengan maksimal untuk pemutakhiran data ini dan pendistribusian logistik pada perjalanan nanti," lanjutnya.

R Yuwan Sikra, Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Sleman menambahkan fase kampanye pemilu nantinya dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Bawaslu pun mengingatkan peserta pemilu untuk memenuhi aturan yang berlaku termasuk membubuhkan pemberitahuan kepolisian ketika melakukan kampanye.

"Kalau saat ini fase masuk tahapan sosialisasi peserta pemilu. Kami persilahkan untuk hal itu, namun ketika ada indikasi mengarahkan untuk mencoblos dan sebagainya, maka kami akan melakukan penindakan. Boleh menunjukkan citra diri tapi tanpa ajakan mencoblos dan nomor urut," pungkasnya. (Fxh)