KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Pelepasan hak tanah swapraja seluas 17.943 meter persegi di Kelurahan Blumbang, Tawangmangu mandek. Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Karanganyar meminta Pura Mangkunegaran membuktikan dulu klaimnya atas tanah di lereng Lawu itu sebelum memberikannya secara legal ke petani penggarap. Â
"Mangkunegaran harus membuktikan dulu bahwa itu miliknya. Tentunya melalui penyelidikan. Kita bersedia menindaklanjuti ke lapangan. Diawali dengan pembentukan tim monitoring dan penelitian," kata Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor ATR/BPN Karanganyar, Teguh Triaston di aula kantor Kelurahan Kalisoro, Tawangmangu, Senin (14/1).
Disa tak menampik terdapat tanah swapraja di wilayah Kabupaten Karanganyar. Namun, pembuktian tanah swapraja bukan perkara mudah. Pria selaku ketua tim pokja II, IV dan VI Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) tahun 2018 di Karanganyar ini menyontohkan proses panjang penyertifikatan lahan bekas pabrik gula Colomadu yang sempat diklaim keluarga Raja Mangkunegara.
“Pada kasus tanah bekas PG Colomadu, prosesnya sampai di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Akhirnya pemerintah menang. Jadi, harus membuktikan secara hukum dulu aset itu miliknya. Baru bisa memproses memberian hibah ke orang lain. Tidak boleh asal klaim,†katanya.
Dijelaskannya, kantor ATR/BPN menargetkan penyempurnaan peta lengkap melalui PTSL. Dalam pemetaan itu memuat pengembangan informasi geospasial terpadu berbasis peta bidang tanah. Pada 2019, pihaknya bertugas meregistrasi 10 bidang sertifikat tanah berstatus hak milik perseorangan maupun instansi. Berbagai kondisi diklasifikasikan ke K1 pada proses normatif, K2 untuk kasus sengketa, K3 untuk pemilik luar kota dan K4 yang membutuhkan pemetaan koordinat. (Lim)
