Krjogja.com - Washington - Pihak berwenang <a href="https://www.krjogja.com/tag/amerika-serikat">Amerika Serikata> (AS) menjatuhkan denda US$300 juta kepada perusahaan Seagate Technology karena melanggar kontrol ekspor hard disk drive ke <a href="https://www.krjogja.com/tag/huawei">Huaweia>.
Kementerian Perdagangan AS menyebutkan, Seagate Technology mengirimkan barang senilai lebih dari US$1,1 miliar ke <a href="https://www.krjogja.com/tag/huawei">Huaweia> setelah kontrol ekspor diperkenalkan pada tahun 2020.
Sanksi tersebut merupakan langkah terbaru pemerintah AS untuk menghentikan penjualan teknologi canggih ke <a href="https://www.krjogja.com/tag/china">Chinaa>.
Otoritas AS mengatakan, peralatan semacam itu dapat digunakan oleh militer <a href="https://www.krjogja.com/tag/china">Chinaa>.
Menurut Kementerian Perdagangan AS, Seagate Technology mengirimkan 7,4 juta hard disk ke <a href="https://www.krjogja.com/tag/huawei">Huaweia> selama sekitar satu tahun setelah aturan kontrol ekspor diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump.
"Itu terus dilakukan bahkan setelah <a href="https://www.krjogja.com/tag/huawei">Huaweia> ditempatkan pada Daftar Entitas karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan keamanan nasional kita," kata Matthew Axelrod dari Biro Industri dan Keamanan (BIS) Kementerian Perdagangan AS seperti dikutip dari BBC, Kamis (20/4/2023).
"Penyelesaian ini adalah seruan tegas tentang perlunya perusahaan mematuhi aturan ekspor BIS secara ketat karena tim penegak hukum kami bekerja untuk memastikan keamanan nasional kami."
Dua pemasok hard drive utama <a href="https://www.krjogja.com/tag/huawei">Huaweia> lainnya, kata Kementerian Perdagangan AS, telah menghentikan ekspor ke perusahaan <a href="https://www.krjogja.com/tag/china">Chinaa> tersebut sesuai dengan aturan baru.
Sementara itu, pihak Seagate Technology mengatakan bahwa denda akan dibayar dengan cicilan US$ 15 juta setiap tiga bulan selama lima tahun ke depan.
<a href="https://www.krjogja.com/tag/huawei">Huaweia> dimasukkan ke dalam daftar pembatasan perdagangan AS pada tahun 2019 sebagai bagian dari upaya Washington untuk memangkas penjualan barang-barang AS ke perusahaan tersebut karena masalah keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.
Washington mengatakan, teknologi itu dapat digunakan oleh militer <a href="https://www.krjogja.com/tag/china">Chinaa> untuk mendukung pelanggaran hak asasi manusia atau mengancam keamanan nasional AS dengan cara lain. (*)
