APTI: Kebijakan Pemerintah Harus Pro Petani dan Buruh

JAKARTA, KRJOGJA.com – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) memohon kepada pemerintah agar kebijakan industri hasil tembakau lebih mempertimbangkan faktor keberlanjutan usaha serta kesejahteraan para petani. Sejauh ini, pemerintah terkesan cenderung lebih mendengarkan pendapat dari pihak-pihak yang mengampanyekan anti-tembakau di Indonesia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji, mengatakan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah kerap kali tidak mempertimbangkan kelangsungan mata pencahariaan petani tembakau. Buktinya ada sekitar 300 aturan yang mengimpit industri hasil tembakau sehingga menghambat laju budidaya tanaman tersebut.

Dari ratusan regulasi tersebut, beberapa aturan yang menekan petani tembakau yaitu Peraturan Pemerintah nomor 18/2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012. “Apa sejahat itukah tembakau di semua lini? Apakah tembakau tidak bisa memberi manfaat terhadap sirkulasi kontribusi pemasukan ke negara?” kata Agus ketika dihubungi wartawan.

BERITA REKOMENDASI