Dokter Hanya Boleh Praktek Tiga Tempat

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Wakil Ketua I Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dr Andriani menegaskan, dalam menjalankan praktik kedokteran baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktik mandiri, setiap dokter dan dokter gigi harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan KKI dan Surat Izin Praktek diterbitkan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.

“Kerjasama ini penting untuk melindungi pasien sekaligus mempertahankan dan meningkatkan mutu praktik kedokteran serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi sesuai amanat pasal 3 Undang-undang nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran,” kata Wakil Ketua I KKI, dr Andriani saat penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Kulonprogo dengan KKI di Ruang Sermo Kompleks Kantor Bupati Kulonprogo, Kamis (09/09/2021).

Penandantangan nota kesepakatan dan kerjasama dilakukan Bupati Drs Sutedjo dan dr Andriani disaksikan Sekda Ir RM Astungkoro, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Agung Kurniawan MSi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Sri Budi Utami dan Kabag Hukum Muhadi SH.

Sementara Bupati Sutedjo menegaskan, kesepakatan menjadi pedoman bagi para pihak yang menandatangani nota kesepakatan dalam menyusun kebijakan mengenai penyediaan data STR dan SIP Dokter dan Dokter Gigi dalam mendukung pemantauan dan pengawasan terhadap praktek dokter dan dokter gigi.

“Penandatanganan nota kesepakatan untuk menghindari maladministrasi bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik di Kulonprogo. Sesuai kewenangan, penerbitan dan pencabutan STR dan SIP dokter dan dokter gigi di kabupaten/ kota dilakukan DPMPT berkoordinasi dengan Diskes dan KKI,” jelasnya.

Dengan adanya kesepakatan tersebut maka pemkab dan KKI dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik dokter dan dokter gigi dalam upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat serta dokter dan dokter gigi.

Kepala Dinkes dr Sri Budi Utami mengatakan, hingga saat ini pihaknya bersama DPMPT tidak menemukan adanya dokter dan dokter gigi yang praktek lebih dari tiga tempat. “Mudah-mudahan ke depan kita tidak menemukan ada dokter dan dokter gigi praktek lebih dari tiga tempat. Penandatanganan nota kesepakatan ini juga merupakan bagian dari upaya mencegah terjadinya hal tersebut,” ujarnya.

Sesuai pasal 36 dan 37 UU nomor 29/ 2004 tentang Praktik Kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki SIP dan paling banyak tiga tempat praktik. (Rul)

BERITA REKOMENDASI