Kandisasi dan Masa Depan Demokrasi

Editor: Ivan Aditya

SESUAI Peraturan KPU No 5 tahun 2020, tahapan pendaftaran pasangan calon untuk berlaga di Pilkada 2020 baru akan berlangsung 4-6 September 2020. Namun sebelum itu, proses penjaringan calon yang terjadi di internal partai politik (parpol) tak kalah pentingya dicermati. Sebab, proses tersebut menjadi salah satu penentu masa depan demokrasi di Indonesia.

Selama ini penjaringan calon atau kandisasi di internal parpol masih diwarnai praktik yang tidak sehat. Mereka yang punya modal finansial atau dekat dengan petinggi parpol akan mulus menjadi calon. Menguatnya oligarki di tubuh parpol, terutama saat proses kandidasi, menunjukkan rekrutmen politik untuk berlaga di pilkada berlangsung di ruang gelap yang tertutup.

Padahal, rekrutmen politik adalah salah satu fungsi yang banyak dilakukan oleh parpol (Miriam Budiardjo, 2002). Dalam rekrtumen, parpol mencari dan mengajak orang untuk aktif dalam kegiatan politik, misalnya sebagai anggota partai, calon legislatif atau calon kepala daerah. Jika rekutmen tidak sehat, yang dipertaruhkan tidak hanya jabatan yang ditempati, tapi keberlangsungan parpol dan masa depan demokrasi.

Rekrutmen

Terbuka Keberadaan parpol sangat esensial bagi demokrasi. Eric Shchattscheider dalam Party Government (1942: 3) mengatakan political parties create democracy : partai politiklah yang membentuk demokrasi. Sedang Barringtone Moore (1913-2005) mengatakan no party no democracy: tak ada partai tak ada demokrasi. Selaras pendapat ini, jika parpol tidak sehat maka masa depan demokrasi akan terancam. Dalam konteks ini, upaya yang bisa ditempuh untuk menyehatkan parpol adalah melakukan rekrutmen terbuka.

Sebagai salah satu fungsi parpol, rekrutmen memang menjadi hak parpol untuk mengajukan calonnya di pilkada. Namun, bukan berarti publik (terutama konstituen) tidak memiliki hak atas proses tersebut. Hak publik atau masyarakat dalam proses kandidasi juga tercermin dari regulasi yang membuka peluang pencalonan lewat jalur perseorangan. Dari regulasi tersebut, secara implisit dapat dikatakan bahwa rekrutmen dalam pencalonan atau kandidasi pilkada tidak semata-mata menjadi milik atau hak parpol. Masyarakat luas pun berhak mengajukan calon di Pilkada lewat jalur perseorangan.

Masih Ada Waktu

Berkaca dari perjalanan politik di tanah air, saat ini ada kemiripan dengan praktik politik Orde Baru (Orba). Rekrutmen politik tertutup dan sentralisasi yang merupakan ciri rezim Orba (Afan Gaffar, 2002), saat ini juga sedang terjadi. Praktik politik tersebut tidak hanya menyebabkan kebangkrutan demokrasi, tapi telah mengakibatkan Indonesia terjerumus dalam krisis multidimensi akibat pengelolaan negara menafikan aspirasi masyarakat bahkan membajak kedaulatan rakyat. Kemiripan lain adalah gemuknya pemerintahan. Dulu Soeharto menggunakan tiga jalur: Golkar, ABRI/TNI dan birokrasi – sambil mengerdilkan parpol yang ada (PPP dan PDI). Kini yan muncul adalah koalisi yang gemuk.

Implikasi dari praktik politik semacam itu adalah minimnya (bahkan hilangnya) suara kritis dan kekuatan penyeimbang. Mekanisme checks and balance menjadi mandul. Lalu, kekuasaan cenderung absolut. Kondisi semacam ini, seperti diprediksi Lord Acton (power tends to corrupt, and absolute power currupts absolutely), akan rentan mengakibatkan korupsi dan segala bentuk penyelewengan kekuasaan.

Kita tentu tidak ingin sejarah kelam terulang. Masih ada waktu bagi parpol untuk mengajukan pasangan calon yang sesuai aspirasi konstituen. Juga masih ada waktu bagi rakyat (terutama konsitutuen parpol) untuk mengawal proses kandidasi hingga parpol mendaftarkan pasangan calon ke KPUD awal September. Saat ini parpol benar-benar diuji: menyerap aspirasi konstituen atau sekadar ajang persengkongkolan para elite.

Marwanto MSi.
Anggota Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIY.

BERITA REKOMENDASI