Paguyuban Warga Terdampak Tol Tuntut Ganti Rugi dengan Musyawarah

KLATEN, KRJOGJA.com – Paguyuban warga terdampak proyek strategis nasional (PSN) tol Solo – Yogya menyatakan sikap bahwa panitia wajib menjalankan proses musyawarah ganti rugi seperti ketentuan UU No. 2/2012 pasal 37, tentang musyawarah penetapan ganti kerugian. Tidak sekedar formalitas dengan cara pemberitahuan besaran ganti rugi melalui amplop tertutup kepada warga terdampak.

“Hal ini juga diatur dalam UU Cipta kerja dan RPP pengadaan tanah bagi kepentingan umum,” kata Himawan Pambudi, Koordinator Paguyuban warga terdampak tol Solo – Yogya, Rabu (20/1/21).

Lebih lanjut Himawan Pambudi menjelaskan, warga juga menuntut agar diberikan ganti rugi minimal 100 persen atau dua kali lipat dari harga pasar. Hal ini sebagai resiko yang harus dihadapi oleh warga terdampak akibat PSN tol Solo – Yogya. Memberikan harga yang benar-benar layak dengan memberikan jaminan bagi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan psikologi. “Dari assessment kami kepada warga yang telah menerima ganti rugi di kabupaten klaten dan Sleman, nilai ganti ruginya rata-rata hanya 37 persen diatas harga pasar. Nilai ini sangat rendah,” tambah Himawan.

Didampingi Budi santosa, warga yang juga terdampak tol, lebih lanjut Himawan mengatakan proses pelaksanaan ganti rugi jauh dari prinsip FPIC (free, prior, and informed consent) bagi warga terdampak. FPIC adalah hak yang dimiliki warga terdampak untuk memberikan persetujuan mereka atas setiap proyek yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lahan, mata pencaharian, dan lingkungan. Dalam PSN tol Solo – Yogya, warga dipaksa untuk menyetujui proses dan besaran ganti rugi tanpa musyawarah yang memadai.

BERITA REKOMENDASI