Sesalkan Teror Diskusi di UGM, Pakar Hukum HAM : Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Akademik

YOGYA, KRJOGJA.com – Teror yang terjadi pada penyelenggara diskusi  bertajuk “Persoalan  Pemecatan Presiden di Tengan Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” di Universitas Gadjah Mada (UGM) dianggap sebagai kemunduran demokrasi dalam ruang kebebasan akademik.

Dr Suparman Marzuki, Pakar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) sekaligus Mantan Ketua Komisi Yudisial, menegaskan bahwa negara harus melindungi rakyatnya dari tindakan yang membatasi hak berpendapat. Kebebasan berpendapat dinilainya sebagai hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi.

“Kalau negara diam, maka dipastikan negara ini melanggar hak asasi manusia yang sifatnya crime by omission atau pembiaran,” ungkap Suparman, pada Senin (1/6/2020) dalam diskusi daring yang diselenggarakan Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) FH UII.

Senada dengan penyataan diatas, aktivis hukum dan HAM, Hariz Azhar dalam diskusi yang diikuti 380 peserta ini menjelaskan bahwa pelanggaran HAM terjadi jika memenuhi dua unsur. Keduanya yakni melanggar hak yang dijamin, seperti halnya kebebasan berpendapat, dan tidak adanya tindakan pemulihan.

Reaksi dari berbagai pihak atas teror ini terjadi setelah Constitusional Law Society (CLS) FH UGM, selaku penyelenggara diskusi yang akhirnya dibatalkan ini merilis informasi tentang adanya teror pada penyelenggara dan calon pembicara melalui pesan whatsapp. Dr Suparman Marzuki dan Haris Azhar sendiri menyuarakan pendapatnya dalam diskusi FKPH FH UII dengan tajuk “Menyoal Kebabasan Akademik di Kampus” yang diselenggarakan merespon adanya kasus di UGM sebelumnya. (Hammam Izzuddin)

BERITA REKOMENDASI