Sikap Akademis Harus Kritis Kaji RUU Ciptaker

YOGYA, KRJOGJA com – Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker/Omnibus Law) yang sering disebut sebagai ‘RUU Sapujagad’ atau ‘RUU Pamungkas’ memiliki cakupan sangat luas.

Seperti dalam bidang pendidikan yang dalam pembicaraan ini dibatasi beberapa aspek saja, ada hal-hal yang bertolak belakang. Ini hanya untuk memberi contoh bila RUU ini masih perlu diskusi yang mendalam. Karenanya, sikap akademis harus kritis dalam mengkaji RUU Ciptaker.

Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc mengemukakan hal tersebut dalam webinar yang diselenggarakan CLDS FH UII dan Fakultas Hukum UWM, di Kampus UWM Ndalem Mangkubumen, Rabu (2/9). Narasumber dari fakultas hukum pelbagai perguruan tinggi ialah Prof Jawahir Thontowi, PhD (UII), Prof Dr Ari Hermawan SH MHum (UGM), Prof Dr Muhammad Fauzan SH MHum (Unsoed), Prof Dr Nurhasan Ismail SH MSi (UGM), Dr Murdoko SH MH (UWM). Juga Dr Gabriel Lele SIP M.,Si (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM).
Diakui Edy, tentu saja niat Pemerintah mengajukan omnibus law ini sangat baik, utamanya meningkatkan kesempatan bekerja dan berusaha yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun menurut matan Rektor UII tersebut ada hal yang sangat bertolak belajang ketika melihat pasal 53 RUU Ciptaker. Karena pasal tersebut menyatakan bahwa badan hukum pendidikan yang menyelenggrakan pendidikan formal dan nonformal dapat berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendikan.

“Pasal ini bertolak belakang dengan UU No Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 53 ayat 3) dan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (pasal 60 ayat 2). Karena kalau mengikuti pasal 53 RUU Ciptaker, pendidikan menjadi mahal” tandas Edy Suandi.

Frasa ‘dapat’ tersebut menurutnya sangat mudah ditafsirkan sejatinya penyelenggaraan pendidikan adalah bersifat ‘laba’, tetapi diperbolehkan juga ‘nirlaba’. Karenanya sikap akademik, menurut Ketua Forum Rektor Indonesia (2008-2009) memang harus kritis, dan bersikap skeptik terhadap informasi, fenomena, ataupun sesuatu yang perlu memerlukan kajiannya. Termasuk mengkaji suatu RUU seperti RUU Cipta Kerja ini.

Pengalaman empirik – di mana pun – ujar Ketua Umum Aptisi (2011-2016) selalu ada yang berupaya untuk memetik keuntungan dari suatu kebijakan. Ada mereka yang berprilaku free riders, rent seeker

, yang memasukkan kepentingannya dengan berbagai cara dalam suatu regulasi. Sehingga sebut Edy Suandi akan memperoleh keuntungan ekonomis ataupun keuntungan nonekonomis dari regulasi tersebut. “Sekali lagi, sikap kritis, hati-hati namun dengan tetap open minded, sangat diperlukan dalam pembahasan RUU seperti ini,” ujarnya.

Terkait bidang pendidikan, disebutnya dalam pasal 67 dikemukakan akan adanya 6 undang-undang yang akan diamandemen. Menurutnya, ada beberapa hal positif yang memang bisa diterima. Meski demikian tambahnya, ada banyak hal yang juga harus menjadi perhatian dan perlu dikritisi. (Fsy)

BERITA REKOMENDASI