Keberadaan Hotel Virtual Picu Persaingan Harga Tidak Sehat

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Dinas Pariwisata (Dispar) DIY mulai menyoroti soal perijinan dan pajak dari Manajemen Hotel Virtual (MHV). Dispar akan terus melakukan monitoring terhadap bisnis MHV yang saat ini sangat merebak di Yogyakarta.

Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta, Singgih Raharjo, menegaskan MHV harus patuh dan mematuhi regulasi dan aturan terutama standarasisasi serta sertifikasi hotel mulai dari sisi perijinan hingga pajak. Singgih berharap semua bisnis perhotelan baik yang ada nyata maupun virtual di Yogyakarta harus patuh pada regulasi.

"Semuanya harus patuh pada regulasi, jangan sampai menyalahi aturan. Karena kami pasti akan lakukan tindakan bila menyalahinya apalagi belum berijin dengan jelas," tegas Singgih.

Singgih menjelaskan, perijinan atas bangunan yang dipakai seperti rumah kost atau properti lainnya harus memiliki standarisasi hotel. Hal itu dikarenakan bisnis hotel virtual itu bergerak di bidang pelayanan hotel.

"Bisnis layanan hotel, ya harus ikuti standarisasinya. Terlebih tentang perijinan gedung yang digunakan harus jelas, untuk hotel, rumah tinggal atau rumah sewa," jelasnya.

Tindakan yang akan dilakukan diantaranya dengan peringatan terlebih dahulu dan bila tetap beroperasi akan diberlakukan sanksi. "Tentu tidak langsung ditutup. Tapi ada peringatan terlebih dahulu dan itu kewenangannya ada di kabupaten maupun kota. Datanya sudah kita serahkan," katanya.

Anggota Dewan DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari SH mengungkapkan hal yang perlu dicermati dari MHV saat ini ialah mengenai pajak yang berlaku. Ia mengatakan banyak keluhan yang diterima oleh Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dari para pelaku pariwisata hingga penggiat wisata lokal yang menanyakan tentang keberadaan MHV tersebut.

“Kami ingin semua sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Pelaku pariwisata lokal membayar pajak dan mereka (MHV) juga harus jelas pajak daerahnya dan bila tidak jelas terpaksa akan dilakukan penindakan,” tegas kader PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu salah seorang pemilik hotel, Isyabelah Zain mengatakan kehadiran MHV memicu persaingan harga yang tidak sehat. Ia berharap pemerintah segera memberikan solusi terkait keresahan para pelaku usaha wisata terutama hotel dan restoran maupun tour agen.

Isyabelah mengungkapkan dirinya saat ini masih teken kontrak dengan salah satu MHV, namun akhir-akhir ini mulai dirasakan keterlambatan pembayaran. "Satu bulan terakhir pembayaran dari MHV terlambat, kalau terlambat terus kita mau akhiri kerjasama. Bagi pelaku usaha hotel seperti saya, kembali kepada pemerintah saja, bagaimana negara hadir dalam persoalan MHV,” jelasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI