Korpri Siap Menjadi Agen Perubahan

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Jumlah pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia mencapai 4,5 juta orang. Dengan jumlah itu Korpri seharusnya bisa menjadi aset penting. Persoalannya, saat ini Korpri seperti tidak dianggap penting bahkan dipandang sebelah mata.

“Ini yang harus kita ubah. Korpri akan menjadi organisasi yang profesional,” Sekretaris Jenderal (Sekjen) Korpri, Bima Haria Wibisana.

Ditegaskannya, berbagai perubahan sudah dilakukan Korpri saat ini. Dengan kepemimpinan baru di bawah Prof  Zudan Arief Fakhrullah, Korpri bertekad untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu. Korpri akan lebih modren, menjadi agen perubahan dan yang paling utama adalah mandiri. “Kegiatan Korpri tidak akan lagi dibiayai APBN,” kata lulusan Teknik Mesin, Institut Teknologi Surabaya dan Master of Information System dari De Paul University Amerika ini.

Perangkat dasar organisasi pun sudah sesuai dengan UU No.5/2014 tentang ASN yang akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai ASN.  Peraturan perundangan untuk penguatan dan pemantapan Korpri juga telah lengkap.

“Parsialnya jumlah besar ini harus mendapat manfaat. Selama ini PNS belum merasakan kehadiran kita, jika dilihat pertama kali berdirinya Korpri belum bisa mendorong integrasi bangsa. Kita akan satukan visi misi dengan pemerintah untuk menyatakan bahwa Korpri adalah organisasi secara kedinasan," ujarnya.

Peraih gelar Phd dari University of Pittsburgh ini mengibaratkan Korpri adalah mitra kerja pemerintah. “Silakan saja jika Korpri akan digunakan untuk kepentingan negara, tetapi harus serius,” katanya.

Bima  tidak mepermasalahkan jika Korpri berada di luar pemerintahan. Justru hal itu akan mampu membuat Korpri bekerja lebih profesional dan netral. Bahkan, Bima yakin Korpri sanggup membiayai sendiri kegiatannya.

Bima mencontohkan pegawai negeri di Prancis yang begitu independen. Sehingga, mereka langsung melakukan mogok massal begitu ada kebijakan pemerintah yang merugikan birokrasi dan negara.

Menurut Bima, masalah birokrasi yang terjadi pada saat ini tidak akan diselesaikan dengan cara-cara lama yang terbukti gagal menjawab tantangan zaman. Karena itu, para pegawai negeri  harus semakin cerdas, kreatif, responsif dan inovatif dalam mengembangkan kualitas pelayanan publik dengan semakin murah, semakin baik serta semakin cepat.

Bima juga mengingatkan agar aparatur Korpri  tetap mempertahankan netralitas. “Netralitas Korpri sama sekali bukan kepentingan siapa pun kecuali untuk kepentingan negara dan bangsa serta berfokus pada tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapa pun,” katanya.

Bima juga menceritakan pengalamannya saat dia diminta mengintegrasikan sistem e-budgeting seluruh kementerian dan lembaga negara beberapa tahun lalu. Saat dia akan melakukannya justru menghadapi resistensi lembaga-lembaga tersebut. Padahal, saat itu Bima hanya ingin mengintegrasikan informasi seluruh e-budgeting kementerian dan lembaga pemerintah.

Padahal, dengan mengintegrasikan seluruh sistem e-budgeting kementerian dan lembaga, justru akan memperkecil kemungkinan terjadinya praktik koruptif. Dengan terintegrasinya seluruh sistem e-budgeting itu, maka proses penganggaran jadi transparan. Menurutnya, sistem yang terintegrasi itu akan memudahkan pemantauan perjalanan sebuah program pembangunan. Sistem itu hanya akan menggambarkan alur masing-masing perencanaan di kementerian ke Bappenas dan DPR.

Dengan demikian tak perlu repot-repot lagi membuat laporan dengan data baru, jika kementerian ingin membahasnya dengan Bappenas atau DPR. “Itu yang sering terjadi. Seorang pejabat sering kaget ternyata proyek yang dieksekusi, bukan yang diusulkan lembaganya. Baru ribut,” ujar Bima. (*)

BERITA REKOMENDASI