Mau Buka Usaha Kuliner? Perhatikan Tips Lapor Pajak Online Berikut

user
Ary B Prass 23 September 2022, 14:47 WIB
untitled

Punya usaha kuliner? Bingung wajib bayar pajak atau tidak? Berapa besaran pajak yang harus dibayar dari konsumen, bisnis, ke pemerintah. Kapan sebaiknya menetapkan pajak restoran untuk makanan atau minuman yang dijual? Sebelum atau sesudah diskon?

Artikel berikut akan mengulas tentang seluk beluk pajak restoran, agar pengusaha kuliner lebih paham tentang pajak restoran.

Apabila anda mempunyai bisnis F & B, maka pajak yang harus dibayarkan adalah pajak restoran. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat diketahui bahwa pajak restoran ialah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, kantin, warung, kafetaria, coffee shop, hingga katering.

Maksimal besaran pajak restoran yang ditetapkan ialah sebesar 10%. Persentase ini berbeda-beda di tiap daerah. Banyak yang salah paham bahwa persentase tarif pajak restoran ini dikategorikan sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, faktanya tidaklah demikian.

PPN dipungut oleh Pemerintah Pusat atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sementara itu, pajak restoran dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Mungkin, Anda dulu lebih mengenalnya dengan sebutan Pajak Bangunan 1 (PB1).

Sebagai contoh, apabila Anda memiliki usaha bakery/toko roti, usaha industri rumah tangga, atau usaha retail yang menyediakan meja dan kursi untuk konsumen, tidak dikenakan pajak restoran. Namun apabila bisnis F&B anda menyediakan layanan penjualan makanan dan/atau minuman untuk dikonsumsi di tempat atau di tempat lain, berarti bisnis Anda termasuk Objek Pajak Restoran.

Berikut usaha yang tidak dikenakan pajak restoran :

●      Pelayanan yang ditawarkan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemda. Sebagai contoh, DKI Jakarta menetapkan apabila nilai penjualan usaha tidak mencapai Rp200 juta/tahun, maka tidak dikenakan Pajak Restoran. Untuk itu, pemilik bisnis perlu mengetahui besaran omzet usaha restoran tiap-tiap daerah yang tidak dikenai pajak restoran.

●      Pelayanan yang disediakan berada di bawah naungan satu manajemen dengan hotel.

●      Objek pajak lainnya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima Wajib Pajak atau pemilik usaha restoran. Jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran termasuk:

●      jumlah pembayaran setelah adanya potongan harga/diskon;

●      jumlah pembelian makanan/minuman dengan menggunakan voucher;

●      jumlah pembayaran yang seharusnya didapat restoran adalah harga jual makanan/minuman dalam hal voucher/bentuk lain yang diberikan secara gratis.

Perhitungan pajak ini tidak sulit, tetapi memerlukan ketelitian yang tinggi. Tentu Anda ingin lapor pajak online untuk usaha Anda dengan tepat, bukan?

Jika  Anda memiliki outlet yang tersebar di berbagai daerah, bagaimana cara mudah untuk memastikan bahwa metode penghitungan pajak yang digunakan sudah tepat? Sebagai contoh, di Jakarta, DPP dihitung sebelum diskon. Namun, lain halnya dengan beberapa kota lainnya yang menghitung DPP setelah diskon.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada aplikasi lapor pajak online dari Jurnal dilengkapi dengan fitur Tax Configuration sehingga memudahkan para pemilik usaha untuk dapat menentukan perhitungan DPP. Pengusaha dapat menentukan pengaturan perhitungan DPP di setiap outlet yang ada, dihitung baik sebelum maupun sesudah diskon. Pastikan  Anda mengetahui tentang regulasi pajak yang berlaku di daerah Anda agar dapat menerapkan pengaturan yang tepat.

Di sisi lain, adanya Tax Configuration ini pun akan membantu Anda (terutama yang memiliki bisnis F&B) untuk mematuhi peraturan pajak bisnis yang berlaku. Dengan demikian, Anda sebagai pemilik bisnis pun dapat terlihat lebih profesional dan kredibel, serta ikut berkontribusi dalam menstabilkan perekonomian negara dengan melakukan lapor pajak online. (*)

Credits

Bagikan