Krjogja.com - YOGYA - Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo telah membuat keputusan nomor 297/KEP/B4/2022 tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan BKKBN tanggal 29 Desember 2022. Sistem kerja baru tersebut bertujuan agar proses kerja berjalan lebih efektif, efesien serta mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi informasi.
"Intinya, sistem kerja baru dengan penyederhanaan birokrasi," kata Shodiqin SH MM, Kepala Perwakilan BKKBN - DIY saat melantik Zainal Arifin SSos MSi dan sekaligus pengambilan Sumpah Jabatan Administrator (Sekretaris) di Lingkungan Perwakilan BKKBN DIY di Jalan Kenari, Timoho, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Senin (02/01/2023).
Shodiqin menjelaskan, mekanisme kerja ke depan dirancang untuk tidak lagi terpancang berdasar struktur yang ada selama ini. Dengan demikian setiap pegawai bisa berperan sesuai kompetensinya masing-masing. Seusai arahan Kemenpan RB, penunjukan Koordinator Bidang dan Subkoordinator Bidang adalah strategi transisi paska penyederhanaan birokrasi. "Karena sifatnya transisi, mau tidak mau kita harus bertransformasi ke arah mekanisme kerja baru," ujarnya.
Diakui, perubahan ini bukan hal yang mudah, sebab selain perlu menyiapkan instrumen-instrumen pendukung, harus mengubah mindset atau paradigma yang sudah bertahun-tahun dipedomani dan dijalankan. "Karena itu, saya mengajak mari kita sama-sama mempelajari Permenpan dan Keputusan Kepala BKKBN tersebut," ajaknya.
Sebagai langkah awal, mulai melakukan inventarisasi kegiatan yang menjadi tanggungjawab organisasi. Kemudian bentuk tim kerja untuk merealisasikan target/output dari masing-masing kegiatan. Dengan mekanisme yang baru, harapan distribusi beban kerja dan anggaran yang lebih merata. (Jay).
