Krjogja.com - YOGYA - Negara Indonesia merupakan adalah negara hukum. Oleh karena itu segala aspek kehidupan di wilayah negara ini harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Hal ini ditegaskan anggota MPR RI dari DIY, H Cholid Mahmud ST MT DPD RI DIY, Selasa (10/09/2022).
"Konsekuensi logisnya, jika sistem hukum di Negara kita sehat dan kesadaran hukum mampu memegang kendali kehidupan maka budaya penegakan hukum akan bergerak ke arah zona yang membahagiakan. Namun jika sistem hukumnya sakit dan kesadaran hukum rendah, maka sudah dapat dipastikan budaya penegakkan hukumnya akan runtuh ke zona yang sangat memprihatinkan," kata Cholid Mahmud dalam kegiatan Sosialisasi Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang diikuti oleh perwakilan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Kota Yogyakarta.
Namun sayangnya menurut Cholid Mahmud, setelah 77 tahun merdeka budaya penegakkan hukum di negeri ini sangat memprihatinkan. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya aksi hakim sendiri di tengah masyarakat, budaya amuk masa dan aksi jalanan lainnya.
Bahkan yang lebih ironis lagi mafia-mafia hukum di lingkungan aparat penegak hukum malah merajalela. Bahkan akhir-akhir ini, justru di lingkungan kepolisian terbongkar proses rekayasa kasus, penghalangan penyidikan, penghilangan barang bukti dan kejahatan lainnya.
"Tidak tanggung-tanggung hal ini dilakukan justru oleh aparat penegak hukum. Kasus Ferdy Sambo adalah bukti nyata keterpurukan budaya penegakkan hukum yang sangat memprihatinkan segenap elemen bangsa kita saat ini," tegasnya.
Menurut Cholid Mahmud, dalam membangun budaya penegakan hukum di NKRI ini, setiap warga negara berhak dan berkewajiban memiliki andil yang sama. Oleh karena itu setiap warga negara, apalagi aparat penegak hukumnya harus memiliki kesadaran internal dalam dirinya untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan di semua aspek kehidupannya.
"Nilai-nilai Pancasila itulah pondasi dasar karakter nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu pula, proses pembangunan budaya penegakkan hukum nasional kita perlu didahului dengan proses pembinaan karakter bangsa secara bertahab dan berkelanjutan. Inilah pekerjaan rumah kita semua," pungkasnya. (*)
