YOGYA, KRJOGJA.com - Selama ini subdisi Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terhadap operasional Trans Jogja cukup besar, mencapai Rp 81 miliar pertahun. Besarnya anggaran tersebut dinilai masih belum sebanding dengan pelayanan yang bisa diterima masyarakat.
Masih banyak keluhan negatif terhadap operasional transportasi massal yang digadang-gadang mampu mengurangi tingkat kemacetan di DIY tersebut. Seperti sopir ugal-ugalan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahkan kemacetan juga masih terjadi.
"Subsidi untuk operasional Trans Jogja itu sangat besar. Setara dengan 3-4 dinas dan jika dijadikan program pengentasan kemiskinan bisa untuk rehab ribuan rumah tidak layak huni. Untuk itu pengelolaan Trans Jogja ini harus benar-benar sesuai dengan tujuan, sasaran dan tentunya tolak ukur kinerja tentang keselamatan jalan, pengalihan angkutan pribadi ke angkuan umum hingga mengurangi kemacetan," ujar Ketua Komisi C DPRD DIY Arif Setiadi rapat kerja tentang pengelolaan transportasi perkotaan di DIY, Senin (6/1).
Dalam rapat tersebut, dihadiri pihak Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, PT Anindya Mitra International (AMI) selaku operator Trans Jogja. Lebih lanjut Arif Setiadi mengungkapkan, hal yang menjadi pembahasan terkait dengan target dengan kinerja itu harus dievaluasi tindak lanjut. Pengelolaan Trans Jogja juga harus sesuai dengan SOP dan SPM yang ditetapkan oleh Dishub.
Hal lain juga mengenai pengelolaan Trans Jogja. Dimana yang ditugaskan pada PT AMI tetapi masih ada sub operator, dalam hal ini PT JTT. Ini harus 'clear' betul. Setiap persoalan yang muncul itu harus diselesaikan, sehingga ada kesegaraman. Misalnya gaji sopir, disiplin dan yang lain.
Dan juga mengenai wilayah-wilayah satelit pengelolaan wilayah transportasi perkotaan. Dalam hal ini angkutan feeder
atau bus penumpang yang dikhawatirkan 2-3 tahun ke depan akan hilang. Pasalnya angkutan feeder
ini menopang transportasi perkotaan, untuk itu harus diantisipasi betul agar keberadaannya tetap ada. "Seperti AKDP yang seterusnya perlu di-'support'. Jika memang ada potensi akan mati, harus ditemukan solusinya. Atau kebijakan pengganti," urainya.
Dari Dishub DIY sendiri melakukan analisis terhadap keberadaan transportasi perkotaan yang ada sekarang yang dinilai belum memiliki daya tarik. Masyarakat cenderung lebih nyaman dengan kendaraan pribadi. Karena cara mendapatkannya yang mudah serta biaya operasional yang murah. Angkutan umum belum bisa berkompetisi dengan hal itu.
"Karena pada saat ini kita memaksa pengguna Trans Jogja itu harus naik dan turun di halte yang sudah kita tentukan. Sedangkan akses menuju halte dari rumah ada yang jauh, sehingga memilih langsung ke tujuan akhir. Jadi kita belum bisa melayani angkutan umum dari rumah ke tujuan," kata Kepala Bidang (Kabid) Transportasi Dishub DIY Sumaryoto.
