PRESIDEN Jokowi pada tahun 2016 menyatakan salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi antar negara adalah dengan memiliki data dan informasi yang strategis, akurat dan berkualitas. Badan Pusat Statistik (BPS) telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai “pemasok tunggal†data bagi pemerintah, dimana sebelumnya hampir setiap kementerian/lembaga mempublikasikan data menurut versinya masing-masing. Selanjutnya BPS diharapkan meningkatkan kualitas data yang dipublikasikan.
Menurut Batini (2009), kualitas data mempunyai pengertian kelengkapan dan keakuratan data. Selanjutnya, kualitas data juga berhubungan dengan konsistensi dan ketepatan waktu. Kelengkapan data mengandung pengertian informasi sebagai output dari proses pengolahan data mewakili setiap keadaan sebenarnya (Wand dan Wang, 1996). Kemudian Wang dan Strong (1996) menyatakan keakuratan bermakna sejauh mana data tersebut benar dan dapat diandalkan.
Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan tugas tersebut maka data yang dihasilkan BPS, baik yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi, harus berkualitas dalam arti lengkap, akurat, tepat waktu, benar, dan relevan. Di samping itu, data BPS diharapkan bermanfaat dalam arti benefit yang dihasilkan harus lebih besar dari biaya (cost) yang dikeluarkan untuk mendapatkan data.
Pada saat ini publikasi BPS tidak hanya terbatas data saja namun juga mencakup laporan dan kajian/studi. Publikasi data BPS dikategorikan menjadi dalam bidang Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Perdagangan, serta Pertanian dan Pertambangan. Di samping itu, BPS juga mempublikasikan laporan seperti misalnya Laporan Perekonomian Indonesia dan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Selanjutnya BPS juga menerbitkan hasil kajian atau studi, misalnya Analisis Daya Saing Industri Pengolahan, Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil, dan sebagainya. Hasil kajian yang terkait dengan dampak Pandemi Covid-19 juga dipublikasikan oleh BPS.
Penulis sebagai pengajar, peneliti, dan penulis di bidang ekonomi tentu sering memanfaatkan publikasi data, laporan, dan kajian dari BPS (kecuali data sistem pembayaran, keuangan dan perbankan yang diakses dari BI dan OJK). Saat ini, publikasi BPS relatif lebih mudah diakses dari website baik dari sumber publikasi dan berita resmi statistik. Publikasi BPS pusat sampai BPS daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) telah dapat diakses melalui website.
Pengalaman penulis melakukan riset di daerah, misalnya di Kabupaten Fakfak, dapat melakukan mengakses data publikasi BPS melalui website BPS Kabupaten Fakfak. Beberapa publikasi data dan laporan misalnya Kabupaten Dalam Angka dan Statitik Kabupaten dapat diperoleh dari website termaksud. Berbekal dari publikasi data tersebut kemudian baru melakukan survei lapangan ke daerah.
Bagaimana dengan kualitas publikasi data ekonomi BPS? Penulis menyakini kualitasnya semakin baik. Hal tersebut setidaknya semakin banyak lembaga domestik (di luar lembaga pemerintah) dan lembaga internasional yang menggunakan publikasi data BPS. Dalam setiap publikasi data, BPS menjelaskan konsep, metodologi serta proses yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Demikian hal yang sama dilakukan untuk publikasi yang berupa laporan dan hasil kajian/studi bidang ekonomi.
Selain Sensus Penduduk dan Sensus Ekonomi, maka publikasi data BPS dilakukan dengan metode survei. Hasil survei (berdasarkan sampel) tentu berbeda dengan hasil sensus (berdasarkan populasi), namun jika metodologi survei dilakukan dengan benar maka karakteristik sampel dapat mendekati karakteristik populasi. Survei yang dilakukan oleh BPS tentu juga mempunyai keterbatasan yang terkait dengan tenaga, biaya, dan waktu. Hal tersebut menjadikan keterbatasan dalam jumlah sampel (sampel size).
Kualitas data tersebut juga ditentukan oleh informasi/data yang diberikan responden. Dengan demikian responden harus memberikan informasi yang benar agar publikasi BPS baik dari hasil sensus dan survei yang menghasilan data yang berkualitas. Di masa mendatang, BPS Daerah diharapkan meningkatkan kerjasama dengan Pemda (c.q Bappeda) untuk melakukan publikasi bersama. Dukungan Pemda untuk BPS wajib dilakukan karena Pemda memperoleh manfaat yang besar dari publikasi BPS untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi.
Dr. Y. Sri Susilo, SE, M.Si. Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY (Atma Jogja) dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta