Krjogja.com - Akhir-akhir ini terjadi sejumlah kenaikan harga pangan salah satunya adalah beras. Beras merupakan salah satu komoditas pangan utama bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.
Di tahun 2024 kali ini, harga beras mengalami kenaikan yang cukup signifikan di beberapa tempat. Hal ini mengakibatkan sejumlah ritel maupun toko kelontong menaikkan sejumlah harga dan membatasi pembelian beras kepada konsumen.
Thomas Trikasih Lembong atau yang dikenal dengan Tom Lembong juga merupakan Co-Captain Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menanggapi soal kenaikan harga beras tersebut.
Menurut Tom Lembong, kenaikan beras tersebut terjadi akibat kebijakan pemerintah mengenai bansos menjelang Pemilu 2024.
"Kondisi beras di Indonesia sedang kacau balau, dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional. Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos," ujar Tom Lembong di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Senin (26/02/2024).
Tom Lembong juga mengatakan bahwasanya kebijakan bank tersebut telah menelan 1,3 juta ton beras Bulog.
"Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras 1,3 juta ton beras yang ada di Bulog, itu angka yang sangat signifikan," lanjutnya.
Tom Lembong menilai bahwa kenaikan harga beras menunjukkan bahwa roda pemerintahan sedang berjalan tidak baik-baik saja.
Menurutnya kebijakan tersebut dinilai sangat politis. Sehingga pemerintah harus segera berguna untuk mengatasi kenaikan harga beras tersebut.
Akan tetapi, Tom Lembong khawatir bahwa sibuknya para pejabat yang sedang berpolitik menyebabkan terhambatnya upaya preventif yang dilakukan menjelang bulan puasa mendatang.
"Saya berasumsi bahwa para pejabat saat ini lagi sibuk menjadi pemadam kebakaran, jadi beberapa kapasitas pemerintah yang masih tersisa untuk persiapan Ramadan," lanjut Tom Lembong.
Tom Lembong mengharapkan kesiapan pemerintah untuk mengatasi segala masalah, terutama problem pangan yang saat ini dinilai telah kacau balau.
Ia mengharapkan upaya tegas pemerintah yang harus lebih utama untuk mementingkan kepentingan rakyat daripada urusan politis yang belum usai. (*)
