SURAKARTA, KRJOGJA.com - Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah sepakat untuk menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah mulai tingkat SD sampai SMA, agar peserta didik memiliki jiwa antikorupsi yang akan menjadi benteng kelak ketika mereka dewasa, atau menjaga agar pejabat tidak korupsi. Â
Kesepakatan para bupati dan walikota se-Jawa Tengah tersebut dituangkan dalam penandatanganan implementasi pendidikan antikorupsi Bupati/Walikota se-Jawa Tengah di sela-sela Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Bale Tawang Arum, Surakarta, disaksikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai inisiator dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jumat (27/9/2019).
Ganjar minta upaya pencegahan korupsi tidak menunggu pelatihan di dalam kelas oleh KPK, tetapi juga pemerintah maupun masyarakat. Ada beragam cara, misalnya membentuk agen antikorupsi yang bisa dilepas di tengah masyarakat, secara formal maupun nonformal dengan metodologi yang tepat, agar bisa menjadi rule model di berbagai daerah.
"Kita juga dorong Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perguruan Tinggi, yaitu bicara soal antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi bisa ke sekolah dengan memasukkan ke kurikulum. Di TK misalnya dengan membuat permainan-permainan," tutur Ganjar Pranowo.
Saat meninjau stand, Ganjar menemui sekumpulan siswa yang tengah mengikuti beragam permainan didampingi staf KPK. Kepada siswa Kelas 2 SD, Rakha dan Andra, Ganjar mempraktikkan cara pembelajaran antikorupsi kepada anak-anak. "Kalau temanmu menyontek saat ulangan, apa yang kamu perbuat?" tanya Ganjar.
"Dinasehati. Kalau dia masih membandel, laporkan ke guru," jawab Andra. "Kalau ada tumbler milik temanmu ditinggal di kelas. Apa yang kamu lakukan?" tanya Ganjar lagi. "Tidak mencurinya. Karena, mencuri itu perbuatan sangat jahat. Pemiliknya kita beritahu kalau tumblernya ketinggalan di kelas," jawab Rakha disambut tepuk tangan teman-temannya. Gubernur pun memberikan hadiah buku bacaan kepada Rakha dan Andra.
Ganjar Pranowo menyadari, untuk menjadi bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota butuh biaya tinggi. Akan tetapi, untuk mengembalikannya, jangan sampai salah langkah dengan melakukan korupsi. "Jika mengembalikannya dengan cara yang tidak baik, ya kena KPK," tegas Gubernur.
