KRjogja.com - MALANG - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sedang dirancang mitigasi agar tidak ada penyimpangan di Sekolah Rakyat. Baik itu pengelolaan anggaran maupun potensi penyimpangan lainnya.
Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf mengatakan 53 lokasi Sekolah Rakyat di berbagai provinsi siap berdiri pada tahun ajaran 2025/2026. Anggaran besar untuk program ini dan tak dipungkiri ada potensi penyalahgunaan anggaran.
"Sedang dirancang tata kelolanya agar tidak ada penyelewengan anggaran," ucap Gus Ipul saat di Malang, Jumat (2/5/2025).
Baca Juga: Pensiunan PNS Terima Gaji ke-13 di 2025
Karena itu dia belum bisa merinci tata kelola dan sistem pengawasan penggunaan anggaran Sekolah Rakyat tersebut. Selain itu tengah dirancang mitigasi potensi penyimpangan lainnya dalam model sekolah yang direncanakan ada asrama.
"Sekolah berasrama kan kadang ada hal hal yang dikhawatirkan seperti perundungan, pelecehan seksual," ucapnya.
Gus Ipul melanjutkan, sejak awal harus dirumuskan mitigasinya. Misalnya, ada tes ketat rekrutmen tenaga pendidik Sekolah Rakyat baik itu Kepala Sekolah, guru maupun pegawainya. Jika dalam proses rekrutmen ada indikasi keanehan, maka tidak akan lolos.
"Jadi semua yang terlibat harus benar-benar lolos tes ketat," tutur Gus Ipul.
Baca Juga: Satpol PP Bantul Ikut Bertanggungjawab Terhadap Keselamatan Wisatawan di Pantai Selatan
Agar Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal, Kemensos tidak hanya berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saja. Tapi juga dengan Pemerintah Provinsi maupun Kota dan Kabupaten.
"Agar saling memperkuat satu dengan lainnya," ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi juga terkait penunjukkan Kepala Sekolah tingkat SMA. Termasuk bersama Wali Kota atau Bupati untuk memperkuat kualifikasi tenaga pendidik Sekolah Rakyat.(Ati)