JAKARTA, KRJOGJA.com - Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menyarankan pemerintah untuk melakukan pembatasan distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite khusus diperuntukkan bagi sepeda motor dan kendaraan umum ketimbang menaikkan harga BBM. Menyusul, belum pulihnya daya beli masyarakat akibat terdampak parah pandemi Covid-19.
Sementara itu, untuk kendaraan pribadi roda empat dikenakan BBM non-subsidi.
"Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum pulih total seperti ini, justru masyarakat kecil sedang kesusahan jangan ditambah lagi bebannya apalagi saat ini harga pangan sedang naik," ujar Hery dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip Jumat (2/9/2022).
Herry menyampaikan, kendaraan angkutan umum dan sepeda motor dapat dinyatakan sebagai golongan tidak mampu atau berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Energi, dan UU Migas
"Dengan demikian, ini bisa tetap diberikan BBM bersubsidi," tekannya.
Selain itu, kedua moda transportasi ini mayoritas digunakan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan, kendaraan pribadi roda empat dapat diklasifikasikan sebagai masyarakat kelas menengah ke atas.
"Sehingga BBM bersubsidi lebih tepat apabila diperuntukkan sepeda motor dan angkutan umum. Adapun angkutan barang yang menggunakan BBM bersubsidi jenis solar sudah diatur dalam Perpres No 191/2014," bebernya.
Oleh karena itu, Hery menilai opsi kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini lebih baik untuk mencegah jebolnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) daripada menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kalau memang keuangan negara tidak kuat, lalu pemerintah menaikkan harga BBM dan subsidi dilepas atau dikurangi drastis, maka akan terjadi syok perekonomian yang berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat," tutupnya. (*)
