YOGYA, KRJOGJA.com -Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik pada 2020 maupun 2021. Implementasi penyaluran program PEN di wilayah DIY dinilai mampu terealisasi dengan baik hingga akhir Agustus 2021.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Sahat MT Panggabean menyampaikan total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu yang besarnya Rp 695,2 triliun. Dalam perkembangannya, program PEN 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta.
"Realisasi dari klaster perlindungan sosial berupa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Rp379,36 miliar kepada 576.357 Keluarga Penerima Manfaat(KPM), Program Sembako Rp 539,03 miliar kepada 2.695.167 KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp231,87 miliar kepada 772.893 KPM serta Program Kartu Prakerja Rp 293,36 miliar kepada 82.367 KPM. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp 84,87 miliar kepada 282.906 KPM, Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp38,40 miliar kepada 38.402 KPM serta penerima bantuan subsidi paket kuota data internet Kemendikbud mencapai 795.935 orang," paparnya di Yogyakarta, Rabu (1/9/2021).
Sahat menuturkan dari klaster kesehatan, klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 mencapai Rp 508,36 miliar untuk perawatan 7.641 pasien di 49 Rumah Sakit dan Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) Rp201,43 miliar diberikan kepada 29.731 Nakes pada 81 Faskes. Selanjutnya, terkait Dukungan terhadap UMKM, penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah mencapai 141,92 miliar untuk 118.264 Pelaku Usaha Mikro (PUM).
"Dari Klaster sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda yaitu Program Padat Karya Kementerian Pertanian telah terealisasi Rp3,89 miliar atau 29,82 persen dengan tenaga kerja terserap 1.141 orang, Program Padat Karya Kementerian PUPR realisasi Rp286,88 miliar atau 79,28 persen dengan serapan tenaga kerja 19.293 orang dan Program Padat Karya Kementerian Perhubungan realisasinya Rp174,05 miliar atau 52,2 persen dengan serapan tenaga kerja 441 orang," jelasnya.
Selanjutnya, Sahat menyatakan realisasi penggunaan earmarking 8 persen anggaran Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) di DIY Rp443,42 miliar baru terealisasi Rp156,30 miliar atau 35,25 persen per 27 Agustus 2021. Rinciannya yaitu penanganan Covid-19 Rp184,16 miliar atau 21,66 persen, dukungan vaksinasi Rp7,16 Miliar atau 13,38 persen, dukungan pada kelurahan Rp125,08 juta atau 10,30 persen, insentif nakes Rp79,30 miliar atau 53,47 persen serta belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp29,82 miliar atau 53,08 persen.
"Program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) dari anggaran sebesar Rp 281,11 miliar telah terealisasi Rp113,02 miliar atau 40,20 persen. Rincian meliputi perlindungan sosial Rp150,98 miliar atau 35,41 persen dan pemberdayaan ekonomi Rp59,55 miliar atau 45,76 persen," imbuhnya. (Ira)
