Krjogja.com - JAKARTA - Koperasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen sesuai yang ditargetkan Presiden Prabowo.
Pengamat Koperasi sekaligus Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Sudarsono Hardjosoekarto menyatakan, apabila dibandingkan dengan kondisi perkoperasian di negara maju, peranan wadah yang dikelola masyarakat itu sangat besar, serta sudah masuk dalam fase yang lebih modern.
Ia mengatakan keberadaan koperasi di Jepang misalnya, badan usaha yang berazaskan aspirasi bersama tersebut mengambil peranan dalam memenuhi kebutuhan pangan, yakni di sektor pertanian, perikanan, pelayanan konsumen, serta koperasi usaha kecil.
"Di Jepang, koperasi sudah masuk pada era industrialisasi, era digitalisasi, dan sangat produktif," katanya, di Jakarta, Kamis (26/12/2024).
Baca Juga: Begini Pengakuan Penumpang Pesawat Korban Selamat Azerbaijan Airlines (AZAL) yang Selmat
Dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, dia menilai pemerintah menaruh perhatian besar dalam memajukan perkoperasian di Tanah Air. Sehingga hal tersebut bisa membantu mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.
"Sangat tepat apabila Pak Presiden mendorong peranan koperasi yang lebih tinggi," katanya seperti dilansir Antara.
Selain itu Sudarsono mengatakan perlu penguatan wadah yang menaungi seluruh koperasi yang ada di Indonesia, yakni melalui rekonsiliasi kepemimpinan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
"Dekopin sangat penting, karena dengan adanya perpecahan Dekopin, itu justru menghambat," katanya.
Baca Juga: Kuda Hitam Itu Bernama Nottingham Forest
Sebelumnya, Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) mendorong persatuan (rekonsiliasi) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), sehingga bisa mendorong kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.
Ketua Presidium Forkopi Andy Arslan Djunaid di Jakarta, Kamis, menyatakan dewan tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam gerakan perkoperasian di Indonesia, yang bisa membantu mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh.
"Adanya perbedaan (kepemimpinan) ini tentu saja membuat gerakan dalam memajukan koperasi menjadi terhambat pada saat tantangan digital dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah," ujarnya.(*)
