Krjogja.com - Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023, yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo, 9 hingga 11 Mei 2023 dipastikan akan kembali dipenuhi oleh penggunaan kendaraan listrik dari seluruh kepala negara dan delegasi yang hadir.
Memastikan kelancaran kegiatan tersebut, PT PLN (Persero) telah menyiapkan 108 charging station atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk menunjang kebutuhan 375 unit kendaraan listrik yang disiapkan untuk delegasi, pengamanan maupun operasional dalam KTT ASEAN 2023 tersebut.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan PLN siap mendukung penuh penggunaan kendaraan listrik dalam gelaran KTT ASEAN. Langkah ini menunjukkan kesiapan Indonesia dalam melakukan transisi energi.
"Ini kesekian kalinya Indonesia menjalankan kepemimpinan internasional, setelah sebelumnya di tahun 2022 memegang kepemimpinan di G20. Pada gelaran tersebut, Indonesia sukses menunjukkan kepemimpinan yang sangat kokoh dan menjadi tuan rumah yang baik. Ini kita tunjukkan kembali di gelaran KTT ASEAN 2023," ucap Darmawan.
Untuk penyelenggaraan KTT ASEAN, tim PLN telah menyediakan 108 SPKLU untuk memenuhi kebutuhan 375 unit kendaraan. Terdiri dari 195 mobil untuk delegasi, 91 motor pengamanan dan 89 kendaraan operasional.
"Tidak hanya memastikan keandalan pasokan listrik, PLN juga memastikan ketersediaan SPKLU cukup untuk memenuhi kebutuhan kendaraan selama KTT ASEAN. Kami telah memasangnya di titik-titik strategis untuk mendukung kelancaran acara," jelas Darmawan.
Lokasi SPKLU
Darmawan menjelaskan 108 SPKLU tersebar di tujuh lokasi, yaitu Kantor Bupati Manggarai Barat, Lapangan Parkir Kampung Ujung, Lapangan Parkir ASDP, Parkiran Hotel Sudamala, Parkiran Hotel Ayana, Parkiran PRKP/ Telkom, dan Parkiran Polres Mabar.
Adapun 7 SPKLU merupakan ultra fast charging, 1 SPKLU fast charging dan 100 sisanya adalah standard charging.
"Sampai saat ini semua berjalan sesuai target. Kita pernah punya pengalaman di KTT G20, dan kita akan mengulangi kesuksesan di sana. Tentu kami akan terus berkoordinasi, khususnya dengan Paspampres untuk mengatur pelaksanaan pengisian daya kendaraan listrik, dan jika memungkinkan kami akan melakukan simulasi," tutup Darmawan. (*)