ekonomi

Tony Blair Siap Endorse Proyek IKN Nusantara

Jumat, 21 Juli 2023 | 20:07 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima Kunjungan Mantan PM Britania Raya Tony Blair. Menko Airlangga bercerita mengenai transformasi ekonomi Indonesia. (Sulaeman/Merdeka.com)

Krjogja.com - Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri (PM) Britania Raya, Tony Blair, di Gedung Ali Wardhana, Kementerian koordinator Bidang Perekonomian Jl Lapangan Banteng Timur Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2023).


Dalam pertemuan ini Menko Airlangga menjelaskan bahwa salah satu poin penting yang dibicarakan adalah rencana promosi Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara) oleh Tony Blair. Sebelumnya Tony Blair memang sudah berjanji kepada Presiden Joko Widodo (jokowi) bahwa dirinya akan mengendorse pembangunan IKN.


"Terkait infrastruktur IKN, beliau dengan kekuatan namanya akan mengendorse dan memberikan kredibility pengembangan investasi di IKN. Karena Tony Blair jadi bagian dari IKN, Sir Tony Blair sampaikan persiapan program kerata api dari pelabuhan, dari airport, ke IKN," kata Airlangga usai pertemuan.


Selain IKN, pertemuan tertutup tersebut juga membahas terkait upaya pemerintah untuk memperkuat digitalisasi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam program e-government. Penerapan e-government diyakini akan memangkas birokrasi.


"Di mana digitalisasi ini akan terjadi transformasi atau reformasi daripada AI. Analoginya kalau kendaraan di pencet gas di era analog dari 50 kita gas menjadi 60, dari 60 menjadi 70 km. Tapi AI sekali gas di injek langsung 500 mil per hour," ungkap Airlangga Hartarto.


Pertemuan tersebut juga membahas terkait percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA). Tony Blair menilai Pemerintah Indonesia perlu mempertegas kemampuan berpolitik dalam melawan negara Uni Eropa.


"Tony Blair katakan perlu ada tekanan secara politik yang besar, karena tentu negara eu birorkasi besar. Sehingga, beliau saja dari Inggris merasa birokrasinya besar sehingga indonesia perlu extra effort agar target EU CEPA yang diminta di akhir 2023 bisa diselesaikan," tegasnya. (*)

Tags

Terkini

Realisasi APBN Hingga November 2025 Tetap Terjaga

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:15 WIB

APP dan Gama Multi Group UGM Sediakan Hunian Mahasiswa

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:09 WIB

BMM Salurkan Bantuan untuk Penyintas Bencana di Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:20 WIB

Layanan Dan Jaringan CIMB Niaga Pada Nataru Ready

Sabtu, 13 Desember 2025 | 18:55 WIB