YOGYA, KRJOGJA.com - Pemda DIY optimis perekonomian DIY dapat tumbuh dan perlahan pulih pada Triwulan I 2021 nantinya. Optimisme pertumbuhan ekonomi DIY ini dapat mengandalkan belanja pemerintah khususnya pembiayaan pembangunan proyek-proyek strategis dan mendorong penguatan ekonomi masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY pada awal 2021 ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Beny Suharsono mengatakan Pemda DIY sudah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai arahan dari pemerintah pusat. Aplikasi ini mengharuskan diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran di Pemda DIY tahun anggaran 2021.
"Kami mengupayakan agar penganggaran bisa segera turun, karena dokumen perencanaan sudah ditandatangani pada 4 Januari 2021 lalu. Artinya begit tahun baru 2021, anggaran tersebut sudah bisa jalan untuk kontrak-kontrak," ujar Beny kepada KR di Komplek Kepatihan, Jumat (22/1/2021).
Beny menjelaskan dengan disetujuinya perencanaan tersebut, otomatis diikuti dengan pencairan anggaran. Sehingga pihaknya mengupayakan belanja pemerintah segera digunakan untuk proyek-proyek yang bisa dilakukan di awal Januari 2021. Untuk itu, diminta agar pembangunan proyek-proyek di DIY tidak di akhir tahun tetapi justru di awal tahun.
"Disamping punya waktu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, kemanfaatannya kepada semuanya lebih terasa karena punya waktu untuk memanfaatkan dalam tahun berjalan. Sebelumnya proyek-proyek pembangunan numpuk di belakang, jadi kemanfaatanya 8 bulan menjadi tidak optimal," tandasnya.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY tersebut menekankan dengan pembangunan proyek-proyek lebih awal ini akan mendorong penyerapan belanja pemerintah sejak awal tahun. Disamping belanja pemerintah, selanjutnya adalah mendorong dukungan tentang penguatan ekonomi masyarakat yang utamanya terhadap pelaku UMKM di DIY saat ini.
"Walaupun kita sekarang terkena imbas kebijakan secara nasional akibat pandemi Covid-19, kita tetap harus berupaya seoptimal mungkin memulihkan perekonomian di DIY. Kami sudah keluarkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) untuk pencairan dana seperti untuk pemakaman di Dinas Sosial, lelang-lekang pekerjaan wajib mengikat dan sebagainya," terang Beny.
Salah satu prioritas anggaran yang bisa segera dicairkan, disampaikan Beny seperti alokasi anggaran untuk perbaikan drainase lingkungan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan awal tahun 2021 ini.Kontraknya sudah bisa dilakukan pada Januari 2021 ini, agar pembangunan fisik segera dilakukan. Selanjutnya proyek-proyek nasional seperti penyelesaian jalur kereta api maupun pembayaran pembebasan lahan ganti untung warga terdampak pembangunan jalan tol di DIY.
"Semua itu merupakan suatu stimulus yang bisa dilakukan guna meningkatkan geliat ekonomi masyarakat DIY. Sebab kita belum bisa menggantungkan pada sektor pendidikan selama pembelajaran tatap muka di DIY belum dibuka," tandasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY Hananto Hadi Purnomo menambahkan Bappeda dan BPKA DIY memberikan dukungan untuk perbaikan drainase lingkungan TPST Piyungan dengan alokasi setidaknya Rp 4 miliar. Lelang untuk perbaikan drainase lingkungan tersebut sudah dimulai secara bertahap saat ini.
"Kami segera prioritas penyelesaian penyusunan kajian perencanaan untuk itu, setelah lelang maka anggaran bisa segera dicairkan. Jika anggaran cair, kami segera lakukan perbaikan fisiknya di mulai dari hilir sungai yang ada di kawasan TPST Piyungan," pungkas Hananto. (Ira)