KRjogja.com - YOGYA - Kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mulai meresahkan masyarakat. Keresahan itu muncul karena harga beras di pasaran mengalami kenaikan cukup signifikan, bahkan ada yang sudah mencapai Rp 16.000 per kilogram. Adanya kondisi itu perlu penanganan cepat, karena harga beras sangat berpengaruh terhadap inflasi.
Untuk itu harus segera dilakukan operasi pasar secepatnya. Selain itu pemerintah perlu bertindak cepat untuk menjamin stock pangan sebagaimana sudah disampaikan kepala Bulog awal tahun 2024. Serta diimbangi pengawasan yang ketat untuk menjamin harga.
"Dalam situasi seperti sekarang pemerintah (semua dinas terkait) perlu menyampaikan secara jujur soal keadaan sebenarnya terkait stock beras. Begitu pula untuk kebutuhan dan kalau seandainya stok kurang berapa yang harus di import. Sehingga kepercayaan masyarakat meningkat, tidak terjadi pembelian yg tidak perlu (panic buying). Karena jika hal itu sampai terjadi akan mempengaruhi inflasi harga-harga lain," kata pengamat ekonomi sekaligus dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Widarta, MM CDMP di Yogyakarta, Senin (12/2/2024).
Baca Juga: Gejayan Memanggil Kembali, Alarm Demokrasi Dinyalakan Mahasiswa Lagi
Widarta mengatakan, Indonesia memang perlu mewaspadai potensi devisit produksi beras, karena faktor alam seperti el nino (panas dan hujan ekstrim). Adanya kemunduran musim hujan berefek pada masa tanam, sehingga panen menjadi mundur. Hal tersebut yang menjadi alasan utama untuk import beras saat ini, adanya argument untuk stok beras menjadi utama.
Padahal untuk bisa import juga tidak mudah karena beberapa negara pemasok beras juga membatasi ekspornya. Hal tersebut mereka lakukan untuk menjaga stock dan kebutuhan dalam negeri.
"Menjaga keamanan stock beras nasional selain faktor keamanan juga menjaga untuk menahan inflasi sebagai akibat dari kenaikan harga pangan," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan import bisa dipahami, tapi perlu perhitungan yang cermat untuk menjamin ketahanan pangan. Selain itu perlu pengaturan waktu yang tepat, jangan sampai posisi impor bersamaan dengan waktu panen, sehingga petani tidak terlalu dirugikan. Pengaturan HET (harga eceran tertinggi) perlu dicermati terus untuk menjaga good well petani, maupun konsumen.
Baca Juga: Forpi Kota Yogyakarta: Masa Tenang, APK Masih Terpasang
Pemerintah harusnya tidak malu pada negara tetangga, India misalnya dengan penduduk yang mencapai milyaran tapi mampu memenuhi kebutuhan berasnya. Bahkan saat ini sebagai salah satu penguplai beras dunia. Keberhasilan swasembada beras yang dulu pernah terjadi perlu kembali digaungkan. Salah satu caranya pemerintah tidak perlu memberikan subsidi lebih untuk menjaga keamanan pangan.
"APBN untuk subsidi pupuk, subsidi benih, perbaikan sarana pengairan dan sebagainya perlu ditingkatkan. Ke depan semoga keamanan pangan bisa tercapai sehingga ketahanan pangan maupun swasembada pangan buka sekedar sebuah impian yang tidak pernah terwujud," ungkapnya. (Ria)