JAKARTA, KRJOGJA.com – Perempuan perlu memaksimalkan peluang mereka dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital.
Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Perempuan Negara-negara ASEAN (AMMW) ke-4. Pada sidang utama AMMW ke-4, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga yang bertindak sebagai Ketua AMMW periode 2021-2024 memimpin jalannya sidang utama, menegaskan pentingnya meningkatkan ekonomi digital dan inklusi keuangan bagi perempuan untuk mendukung pemulihan ekonomi di negara-negara ASEAN pasca pandemi Covid-19.
"Di tengah upaya kita bersama untuk bangkit dalam pandemi global saat ini, banyak hambatan yang menjadi pelajaran luar biasa, khususnya dalam hal kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Saat ini, pemanfaatan ekonomi digital dan inklusi keuangan menjadi tren global untuk mencapai tujuan pembangunan baik di negara maju maupun berkembang. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menetapkan ekonomi digital dan inklusi keuangan sebagai tema AMMW ke-4 tahun ini. Saya percaya pertukaran informasi dan perkembangan progresif terkait tema ini akan mendukung upaya pemulihan ekonomi di wilayah ASEAN pasca Covid-19,†ungkap Menteri Bintang dalam Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Perempuan Negara-negara ASEAN (AMMW) ke-4 yang dilaksanakan secara hybrid berpusat di Jakarta, Sabtu (15/10/2021).
Hal ini, berpotensi meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing perempuan, namun, faktanya partisipasi perempuan dalam ekonomi digital tergolong masih rendah karena kurangnya keterampilan dan literasi digital yang mereka miliki.
​“Rendahnya partisipasi perempuan dalam ekonomi digital, disebabkan karena adanya bias gender, kurangnya motivasi anak perempuan untuk mengambil pendidikan di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) serta kurangnya minat mereka pada teknologi digital. Selain itu, adanya norma tradisional yang membuat perempuan memiliki waktu lebih sedikit untuk meningkatkan keterampilan, belajar dan mengadopsi teknologi baru. Oleh karenanya, sangat penting meningkatkan kapasitas perempuan dan menanamkan 'Ekonomi Sosial atau Care Economy' dalam membantu perempuan keluar dari norma tradisional tersebut,†jelas Menteri Bintang.
Menteri Bintang menambahkan penyebab lainnya yaitu keterbatasan bagi perempuan dalam mengakses teknologi digital. Rendahnya pendapatan perempuan dibanding laki-laki, memperkecil peluang mereka untuk dapat membeli smartphone dan membayar tagihan internet demi mengakses teknologi digital.
​“Sementara itu, dalam hal inklusi keuangan, diketahui bahwa rata-rata indeks inklusi keuangan perempuan di negara-negara ASEAN, 51 persen lebih kecil dibandingkan indeks inklusi keuangan perempuan dunia yaitu 64,8 persen (Survei Global Findex, The World Bank Group, 2017). Hal ini menunjukan bahwa hanya 51 persen perempuan dewasa ASEAN yang memiliki akses ke produk dan layanan keuangan, dan hampir setengahnya tidak termasuk dalam infrastruktur keuangan formal,†terang Menteri Bintang.
Untuk menangani berbagai persoalan ini, Menteri Bintang menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap peningkatan kapasitas dan penciptaan lapangan kerja bagi perempuan pengusaha, khususnya selama masa pandemi, di antaranya melalui pelaksanaan rangkaian webinar bagi UMKM perempuan, baik terkait akses teknologi informasi (TI), bisnis online termasuk platform e-market, ekonomi digital, maupun pemasaran online.
​
“Melalui kerja sama dan sinergi dengan mitra terkait, kami mendorong keberlanjutan usaha bagi perempuan UMKM, salah satunya dengan memproduksi alat pelindung diri (APD), sekaligus mengelola pendataan berkelanjutan bersama institusi lokal dan lembaga regional untuk memastikan tersedianya akses bantuan pemulihan ekonomi bagi perempuan UMKM. Pemerintah juga telah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan pada Juni 2020, sebagai bentuk strategi nyata dalam memberdayakan inklusi keuangan perempuan,†ujar Menteri Bintang.
Menteri Bintang menyampaikan bahwa ekonomi digital sangatlah penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara ASEAN. “Strategi yang relevan dalam meningkatkan inklusi keuangan digital perempuan, harus dikoordinasikan dengan strategi digitalisasi yang lebih luas, dan menyentuh strategi inklusi keuangan di negara-negara ASEAN,†tutur Menteri Bintang.
Lebih lanjut, Menteri Bintang menekankan pentingnya mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak ke dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan di kawasan ASEAN, hal ini sejalan dengan strategi nasional Indonesia pada isu pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak.
