Krjogja.com - JAKARTA - Berdasarkan laman e-lhkpn, sebanyak 32.191 wajib lapor di Kementerian Keuangan, baru 18.306 wajib lapor atau 56,87 persen yang melaporkan kekayaan mereka melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta semua pegawai kementerian dan lembaga negara, khususnya ASN, untuk wajib melaporkan LHKPN.
Tak terkecuali para pejabat-pejabatnya yang terkadang juga dinilai masih belum memiliki kesadaran untuk melaporkan harta kekayaan.
“Besarnya angka (pegawai) yang belum laporkan LHKPN ini sebetulnya sangat disayangkan,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (26/2/2023).
[crosslink_1]
Sahroni menegaskan, pelaporan LHKPN ini kan juga jadi salah satu bentuk upaya transparansi kita kepada publik.
“Jadi seharusnya ada kesadaran untuk lapor secara mandiri tanpa harus menunggu sorotan publik. Kan kalau sudah seperti ini masyarakat jadi kecewa dan berimbas ke mana-mana,” ujar Politikus NasDem itu.
Dia pun meminta KPK untuk turut ambil peran langsung dalam penyelesaian masalah ini. Sahroni menilai KPK harus tegas tagih laporan LHKPN kepada seluruh pegawai kementerian dan lembaga negara. Karena menurut dirinya, kalau hanya sekedar peringatan, masalah ini tak akan kunjung selesai.
“Saya minta KPK terjun langsung atasi masalah ini, kalau bisa jangan sekedar imbauan, tegas langsung tagih agar cepat selesai. Dan ini bukan hanya di lingkungan Kemenkeu saja, tapi juga berlaku bagi kementerian dan lembaga-lembaga negara terkait lainnya. Jangan sampai harus nunggu ‘kesandung’ dulu baru berbondong-bondong melapor, kurang etis,” pungkasnya.(*)
