Krjogja.com - JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi keberhasilan DPR RI merasionalisasi kenaikan biaya Ibadah Haji tahun 2023.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidato Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 yang dibacakan Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
DPR bersama Pemerintah baru saja menyepakati biaya penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2023. DPR berhasil merasionalisasi kenaikan biaya haji menjadi lebih rendah dari biaya yang diusulkan Pemerintah.
Awalnya Pemerintah mengusulkan ongkos naik haji yang dibayar oleh calon jemaah sebesar Rp 69,19 juta (naik sebesar 70%). Namun setelah negoisasi yang alot, DPR berhasil menekan biaya Ibadah Haji yang ditanggung calon jemaah menjadi Rp 49,8 juta. Angka itu setara dengan 55,3% dari total rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Rp 90.050.637.
hasil tersebut menunjukkan bahwa DPR memperhatikan aspirasi masyarakat mengenai biaya Ibadah Haji.
“Terkait penyelenggaraan ibadah haji, DPR RI menaruh perhatian pada biaya haji reguler yang mengalami peningkatan pada tahun ini sehingga akan sangat membebani jemaah,” tuturnya.
Puan juga mengingatkan diperlukan kerja sama dan koordinasi antar-kementerian, lembaga, dan BUMN yang terlibat dalam proses penyelenggaraan haji.
“Sosialiasi dan komunikasi publik yang baik perlu ditingkatkan agar kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat dipahami oleh seluruh masyarakat,” pesan Puan.
Dalam pidatonya, Puan juga mengungkapkan rasa duka cita terhadap korban gempa Turki dan Suriah yang menewaskan lebih dari 28 ribu orang pada 6 Februari lalu.
“Izinkanlah saya atas nama pimpinan DPR RI dan segenap Anggota DPR RI, menyampaikan duka cita yang mendalam untuk para korban yang meninggal dunia serta mengalami luka-luka akibat bencana alam gempa bumi di Turki dan Suriah,” kata Puan.
“DPR RI mendukung upaya Pemerintah untuk mengirimkan bantuan guna meringankan beban saudara-saudara kita di Turki dan Suriah,” jelasnya.
Puan kemudian berbicara soal aktivitas sosial dan ekonomi Indonesia yang sudah mulai bergerak pulih sejak pandemi Covid-19 melanda. Menurutnya, kekuatan konsumsi domestik didukung investasi langsung yang meningkat serta konsumsi pemerintah akan berperan strategis menjadi pendorong perekonomian serta menopang ketahanan ekonomi.
“Masih diperlukan upaya Pemerintah yang optimal, melalui kebijkaan dan program kementerian/lembaga terkait, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor-sektor strategis sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian rakyat dan mempercepat peningkatan ekonomi rumah tangga,” ucap Puan. (Ati)
