JAKARTA, KRJOGJA.com - Pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan mengacu pada daftar perusahaan yang sudah mengajukan diri melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Selain itu, vaksinasi gotong royong juga tetap mempertimbangkan zonasi risiko penularan Covid-19 per daerah.
"Prioritas berbasis zonasi. Juga berbasis kepada perusahaan yang sudah daftarkan diri ke Kadin. Dan tentunya pada jenis industrinya, diutamakan yang padat karya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (03/05/2021).
Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi warga negara asing (WNA) untuk mendapat akses vaksinasi Covid-19. WNA sebagai pekerja asing bisa divaksinasi dengan skema gotong royong, yakni dengan pendanaan sepenuhnya oleh perusahaan penanggung WNA tersebut.
Pekerja asing yang dimaksud harus memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP). Soal harga, Ketua Umum Golkar ini menambahkan, Kementerian Kesehatan segera menerbitkan Permenkes mengenai vaksinasi gotong royong.
Nantinya, vaksinasi dengan skema gotong royong akan menggunakan vaksin Covid-19 produksi Sinopharm. Indonesia sendiri sudah sepakat dengan Sinopharm untuk mendatangkan 7,5 juta dosis vaksin sampai Juli nanti. "Juga 5 juta (dosis) dari Cansino yang sedang dalam proses," kata Airlangga.
Sebelumnya dikabarkan, vaksin Sinopharm pemberian Uni Emirat Arab (UEA) sebanyak setengah juta dosis sudah tiba di tanah air. Vaksin produksi China itu dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-891. (*)
