KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Padat karya tunai (PKT) pogram kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kabupaten Karanganyar berlangsung di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten dan Desa Alastuwo serta Nangsri, Kecamatan Kebakkramat. Sebanyak 170 warga diikutsertakan menjadi tenaga kerja selama 60 hari.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Tengah, Anggoro Putro mengatakan program ini menyasar lokasi yang telah disentuh pembangunan infrastruktur program Kotaku melalui lembaga keswadayaan masyarakat. Di Jawa Tengah, Kotaku membangun ifrastruktur di 208 desa yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
“Dana yang dikucurkan di masing-masing desa Rp 300 juta. Porsi 70 persen untuk mengupah tenaga kerja sedangkan 30 persen beli material bahan bangunan,†katanya saat launching PKT di Desa Ngringo, Jaten, Senin (19/4).
Calon tenaga kerja dipilih dari warga sekitar ber-KTP desa tersebut. Terutama dari keluarga pas-pasan yang terdampak pandemi Covid-19. Mereka diupah sesuai standar di wilayah masing-masing. Di Karanganyar, per tenaga kerja berhak Rp 80 ribu per hari.
“Bisa jadi upahnya di daerah lain tidak sama. Itu menyesuaikan standar di daerahnya. Saat mereka bekerja di lapangan, ada pendamping dari satker. Seperti memandu teknis pengerjaan sampai memastikan tahapan-tahapan terpenuhi. Ini bukan bangun baru, tapi sifatnya rehab,†katanya.
Di Desa Ngringo, bidang yang dikerjakan berupa pemeliharaan jalan cor rabat dan saluran irigasi sekitar 500 meter. Anggoro mengatakan pemberian program PKT tak sekadar memperbaiki aset hasil kerja Kementrian PU melalui Kotaku, namun juga ikut membantu masyarakat memulihkan perekonomiannya. Upah yang diberikan ke mereka diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat. Selama bekerja, para pekerja harian itu juga dijamin asuransi. “Pencairan dana di rekening BKM. Dari BKM itu nanti yang mengkoordinasi pengupahannya,†katanya.
Bupati Karanganyar Juliyatmono mengakui daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19 melemah. Adanya PKT dari Satker Kementrian PU diharapkan membantu memulihkannya. Kualitas pekerjaan oleh warga yang dijadikan pekerja harian itu diharapkan memenuhi kriteria. “Program ini sifatnya bantuan tapi memang harus bekerja dulu. Silakan diselesaikan pekerjaannya. Yang penting harus dibayar,†katanya. (Lim)
