JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan.
"Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaanm" kata Ida dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (25/3/2021).
Sebelumnya ia telah membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3/2021) malam. Diungkapkan Ida bahwa pelanggaran norma ketenagakerjaan pada 2019 terjadi 35 ribu kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3 yakni dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5 ribu kasus setahun berikutnya.
“Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja,†jelas Ida.
Pada tahun 2020 juga, menurutnya, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan. Karena itu Ida mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.
"Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain,†kata Ida dengan menyebutkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan.
Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686 orang. Sedang jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarka..
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.
Dalam Rakornas ini Ida memberikan penghargaan kepada sembilan Kadisnaker provinsi yang berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan hingga P-21 dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan. Kesembilan Disnaker ini adalah Disnaker DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Banten, Kepri, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Maluku Utara. (Ful)
