JAKARTA, KRJOGJA.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021).
Diketahui, pelaksanaan KLB di Sumut itu telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.
"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY dalam jumpa persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menuturkan pelaksanaan KLB tersebut cacat dalam segi aturan hukum lantaran tidak sesuai dengan AD/ART. Dia berharap, pemerintah tak membiarkan demokrasi di Indonesia ini dicederai.
"Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah-belah partai Demokrat," ujar dia.
