SOLO, KRJOGJAcom - Kapolda Jateng Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K. Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K. mengatakan kalau memang diminta kedua belah pihak kubu keluarga kraton Kasunanan Surakarta yang bersengketa pihaknya tidak berkeberatan menjadi penengah dalam konflik keluarga di Kraton Kasunanan Surakarta yang hampir 17 tahun tak kunjung selesai.
"Sebetulnya yang lebih pas ya Dinas atau Kementrian Kebudayaan, kalau kepolisian ketika ada dugaan muncul peristiwa pidana. Tapi kalau diminta dua keluarga yang konflik bertahun-tahun , saya jadi wasit, penengah ya tidak keberatan," ujar Kapolda Jateng Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, menjawab pertanyaan wartawan saat gelar perkara memberantas premanisme di Mapolresta Solo, Jumat (26/2/2021).
Ada figur penengah di pusaran konflik Kraton Surakarta yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang bertikai di Kraton Surakarta pertama kali dilontarkan oleh Kepala Pusat Unggulan Iptek (PUI) Javanologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Sahid Teguh Widodo saat ditanya solusi konflik di Kraton Kasunanan Surakarta yang selama 17 tahun sejak tahun 2004 tidak ada penyelesaian tuntas. Menurut Kepala Javanologi Universitas Sebelas Maret (UNS).
Prof. Sahid Teguh Widodo pihaknya sudah memiliki formulasi untuk menyelesaikan konflik keluarga di kraton Surakarta peninggalan dinasti Mataram Islam yang berlangsung 17 tahun tiada kepastian kapan berakhirnya.
“Penyelesaiannya harus holistik, menyeluruh pun harus melibatkan pemerintah yang memiliki kapasitas dan otoritas kebijakan. Pasalnya kendalanya di eksekusi formulasi itu, karena akar masalah konflik tidak sekadar problem budaya atau pariwisata saja tapi kompleks menyangkut aspek ekonomi , sosial serta hukum," papar Prof. Sahid Teguh Widodo saat diskusi dikemas dalam acara Wedangan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNS Pusat Unggulan Iptek ( PUI ) Javanologi UNS †Merawat Budaya Jawa, Mengukir Prestasi Internasional†baru-baru ini.
Beberapa kerabat Kraton Surakarta juga menilai yang bisa mrantasi sebagai penengah saat kedua kubu yakni Raja Kraton Surakarta Paku Buwono XIII secara pribadi dan Ketua Lembaga Dewan Adat ( LDA) Kraton Surakarta GKR Wandansari Koes Moertiyah pun sendiri, tidak boleh ada pihak luar lagi selain Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi yang dipercaya bisa mengurai benang kusut di kraton Surakarta. Antara kakak (PB XIII Hangabehi) dengan adik kandungnya (GKR Koes Moertiyah alias Gusti Moeng agar berembug, musyawarah untuk mufakat, yang endingnya mengakhiri konflik keluarga, demi kuncoro dan bangkitnya kembali kraton Kasunanan Surakarta peninggalan dinasti Mataram Islam itu.
Sejumlah kerabat kraton Surakarta mengatakan banyak bangunan kraton yang roboh dan tidak bisa segera dibangun kembali karena gusti-gusti yang harusnya mengurusi pembangunan baik budaya dan memelihara warisan heritage di Kraton Surakarta terlibat dalam dualisme konflik kraton Surakarta.
Akibat lainnya warga masyarakat yang seharusnya bisa mengakses buku-buku sejarah maupun manuskrip jawa kuna di perpustakaan kraton Surakarta yakni Sasana Pustaka juga mandeg, menyusul pintu masuk Kraton Kasunanan, Kori Kamandungan ditutup dan digembok. Kalau konflik dibiarkan berlarut tanpa ada kejelasan kapan berakhirnya, kegiatan budaya di Kraton Surakarta bakal mandeg bahkan bisa punah. Demikian pula nasib bangunan kraton Surakarta yang dulu megah kini tak terawat lapuk karena tidak ada dana pemeliharaan.(Hwa)
