JAKARTA, KRJOGJA.com - Sekretaris Umum PP Muhamamdiyah menilai adanya salah alamat bagi pihak tertentu yang yang melaporkan Prof Dr Din Syamsudin ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan radikal. Mengingat Din dikenal sebagai seseorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antarumat beragama baik di dalam maupun luar negeri.
Sekum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti mengemukakan hal tersebut dalam siaran pers yang disampaikan ke media, Jumat (12/2) sore. Hal tersebut disampaikan sebagai tanggapan dengan adanya pihak yang menamakan Gerakan Anti-Radikalisme Alumni ITB (GAR-ITB) telah melaporkan Din Syamsuddin sebagai ASN yang radikal.
Din Syamsuddin sebutnya menjadi salah seorang tokoh Muslim Indonesia yang gencar menyosialisasikan Wasatiyah Islam, Islam yang moderat ke penjuru dunia. Dengan peran dan posisinya sebagai moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-president of World Religion for Peace (WCRP), Din acap menjadi wakil dunia Islam berbicara dengan tokoh agama dunia. “Tentu masih banyak lagi peran penting Pak Din dalam forum dialog antar-iman. Jadi sangatlah keliru menilainya sebagai seorang yang radikal,†tambahnya.
Di lingkungan Muhammadiyah, tambah Mu’ti, beliau dikenal sebagai tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi wa Syahadah di PP Muhammadiyah.
“Sampai akhirnya gagasan konseo besarnya menjadi keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar,†tandas Mu’ti ketika dihubungi melalui telepon.
Hal itu menurutnya tentu sangat jauh dari sikap radikal. Selain itu, usai menjadi Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin diangkat Presiden Joko Widodo ssebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antaragama dan peradaban. Dengan posisi tersebut, Din telah memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor.
“Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi tentang Wasatiyah Islam, Islam yang moderat. Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word,†ujarnya.
Kalau sebagai ilmuwan kemudian banyak melontarkan kritik itu adalah bagian dari panggilan iman, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan. Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Jadi semua pihak hendaknya tidak anti-kritik yang konstruktif. “Dan sebagai akademisi dan ASN, saya tahu persis, di tengah kesibukan di luar kampus, Pak Din masih aktif mengajar, membimbing mahasiswa, dan menguji tesis atau disertasi,†tambahnya.
Dikatakan, dalam situasi negara yang sarat dengan masalah, sebaiknya semua pihak berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama.
Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerjasama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan dan membawa masalah privat ke ranah publik. (Fsy)
