JAKARTA, KRJOGJA.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY memberikan apresiasi terhadap peran media SKH Kedaulatan Rakyat (KR) yang aktif memberitakan seputar pandemi Covid-19, termasuk informasi pencegahan dan penyadaran masyarakat.
"Berita-berita yang diangkat berperan memutus mata rantai penularan virus di tengah terjadinya peningkatan penyebaran yang sangat cepat," ujar Ketua IDI DIY dr Joko Murdiyanto SAn MPH, menanggapi hasil riset Indonesia Indicator (I2) yang menempatkan Kedaulatan Rakyat Peringkat Pertama dari 10 Besar Media Cetak yang Memberikan Atensi Paling Besar Terhadap Isu Covid-19 Sepanjang 2020.
Menurut Joko, pemberitaan di 'KR' telah memenuhi keberimbangan isi. Tidak semata-mata menyampaikan perkembangan kasus positif, tetapi juga edukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan. Jadi tidak hanya informasi kasus positif yang dianggap menakut-nakuti, tetapi juga informasi penting mengenai penyadaran masyarakat. "Selamat buat KR
atas pengakuan dan prestasi ini. Ini menjadi kebanggaan Yogyakarta," ujar Joko.
Ditempatkannya 'KR' menjadi media yang memiliki atensi tertinggi pada masalah Covid-19 disampaikan Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang di Jakarta, Senin (28/12). "Peringkat Pertama Harian Umum Kedaulatan Rakyat
, Media Cetak Teraktif yang Memberikan Atensi Paling Besar Terhadap Isu Covid-19 Sepanjang 2020," ujar Rustika.
Indonesia Indicator (I2) merupakan sebuah perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak Artificial Intelligence (AI) atau kecerdsan buatan mencatat, mulai 1 Januari-15 Desember 2020 jumlah pemberitaan terkait isu Covid-19.
Ke-10 Media Cetak tersebut: 1. Kedaulatan Rakyat dengan 11.807 berita. 2. Investor Daily (10.805 berita). 3. Suara Pembaruan (9.371). 4. Jawa Pos (8.670). 5. Media Indonesia (8.652). 6. Tribun Kaltim (8.411). 7. Bandung Ekspres (8.269). 8. Koran Kontan (8.055). 9. Kompas (7.895). 10. Rakyat Merdeka (7.792 berita).
Menurut Rustika, narasi dampak pandemik terhadap perekonomian intens disoroti Investor Daily, Suara Pembaruan dan Media Indonesia. Sementara, Kedaulatan Rakyat dan Jawa Pos, kata dia, cenderung memberi ruang pada pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah khususnya DKI Jakarta. Pembatasan aktivitas berjualan, kendala mobilisasi dengan transportasi umum, serta industri musik dan perfilman yang terpuruk karena adanya aturan berkerumun menjadi narasi yang cukup sering diangkat media ini. (Ati)
