JAKARTA, KRJOGJA.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, keberhasilan melindungi WNI di luar negeri tidak terlepas dari peran aktif Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam menjalin kerja sama dengan berbagai negara melalui pendekatan kedutaan besar masing-masing.
"Karena itu, Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasi atas prestasi yang berhasil dicapai kementerian yang dipimpin Ibu Retno Marsudi. Bahkan dalam hal ini saya menyebutkan sebagai kementerian yang memiliki kinerjanya bagus dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin," tutur Almasyhari di Jakarta, Senin (09/11/2020).
Meski demikian ia melihat hal yang cukup mendesak untuk segera diperbaiki di Kemenlu mengenai adanya beberapa perwakilan negara yang wilayah kerjanya cukup luas. Tujuan dari perbaikan anggaran ini agar para diplomat bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada WNI di luar negeri.
Terkait hal ini, anggota Komisi I DPR-RI Muhammad Farhan juga mengemukakan apresiasinya atas kinerja Kementerian Luar Negeri terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus perlindungan WNI. Hal ini kendati ada catatan terutama untuk kasus-kasus di Syria (Suriah), Irak, dan Yaman, namun secara umum kinerja Kemenlu patut diapresiasi.
Farhan juga menyebutkan, untuk lebih meminimalkan gangguan yang muncul di kemudian hari, Kemenlu dapat bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) guna memastikan, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) selaku penyedia jasa TKI, memiliki tanggung jawab besar terhadap TKI yang mereka salurkan ke luar negeri.
"Jadi, ke depannya diharapkan Kemenlu juga perlu lebih banyak memperluas lagi wawasan dalam perlindungan karya budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) milik WNI di luar negeri," tutur Farhan. Pasalnya, pada akhirnya hal tersebut juga mempengaruhi hubungan diplomasi yakni melalui aspek pendekatan kebudayaan. (Ful)
