JAKARTA, KRJOGJA.com - Komisi I DPR RI memberikan catatan atas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri (LN) pada masa pandemi saat ini yang menyebabkan semua hal menjadi terbatas, termasuk kendala yang dialami untuk mengadakan tatap muka (pertemuan), dan hal ini juga dialami semua negara di dunia.
Terkait hal itu, Anggota Komisi I DPR-RI Muhammad Farhan mengatakan, kendati Komisi I memberi catatan dalam hal perlindungan WNI di luar negeri, terutama di India dan sejumlah negara di Timur Tengah yang sedang berperang seperti Syria (Suriah), Irak, dan Yaman, namun secara umum DPR mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
"Untuk itu, dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, DPR mendorong lebih besar lagi peran negara dalam melindungi para Anak Buah Kapal (ABK) WNI, terutama yang berada di kapal nelayan milik Tiongkok dan Malaysia," ujar Farhan di Jakarta, Selasa (9/11/2020).
Lebih jauh, Farhan yang mewakili Partai Nasdem di Komisi I menyebutkan tentang ada ancaman perlakuan tidak manusiawi oleh kapal nelayan Tiongkok dan ancaman penculikan perompak Filipina di atas kapal nelayan Malaysia. Terhadap hal itu, menurutnya, harus ditekuni sebagai gangguan serius juga bagi para ABK WNI.
Guna lebih meminimalisir gangguan yang muncul di kemudian hari, menurut Farhan, Kemenlu yang bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) diharapkan mampu memastikan, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia selaku penyedia jasa TKI, memiliki tanggung jawab besar terhadap TKI yg mereka salurkan ke luar negeri.
Sebelumnya DPR mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), bahkan selama satu tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi – Ma’ruf Amin, Kemenlu dinilai sebagai salah satu kementerian yang kinerjanya bagus.
"Kami menilai Bu Menlu Retno Marsudi sangat komit terhadap perjuangan Palestina. Sebagai mitra kerja kami di Komisi I DPR-RI, Kemenlu kami nilai bagus, baik dalam hal diplomasi, perlindungan warga negara di luar negeri, kendati diakui upaya yang dilakukan belum optimal," kata Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Abdul Kharis Almasyhari. (Ful)
