JAKARTA, KRJOGJA.com - Sejumlah pihak dan pegiat pendidikan menolak keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah di tengah masa pandemi Covid-19. Keputusan tersebut dinilai tak memiliki dasar yang tepat.
"Kami meminta Nadiem untuk membatalkan keputusan membuat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah dalam rangka memberi perlindungan penuh pada hak kesehatan siswa dan tenaga pendidikan lainnya," ujar Inisiator Koalisi Warga Lapor Covid-19, Irma Hidayana.
Pernyataan sikap penolakan pembukaan sekolah di tengah pandemi ini ditandatangani oleh sejumlah lembaga seperti Federasi Guru Independen Indonesian, Federasi Serikat Guru Indonesia, Koalisi Guru Banten, LaporCovid19, YLBHI, Lokataru, Hakasasi.id, Transparansi Internasional Indonesia, serta Visi Integritas.
Alih-alih melancarkan proses belajar anak, pembukaan sekolah dinilai Irma bisa menjadi arena transmisi virus corona penyebab Covid-19.
Irma juga mengkritisi alasan kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dijadikan pertimbangan untuk kembali membuka aktivitas sekolah. "Ini sangat tidak pantas. Tidak mungkin kendala PJJ ditukar dengan kesehatan bahkan nyawa siswa dan tenaga pendidikan," kata dia.
Alih-alih membuka kembali aktivitas sekolah, lanjut Irma, seharusnya pemerintah mencari solusi untuk menyelesaikan sejumlah kendala tersebut. Akses internet yang terbatas menjadi salah satu kendala yang paling banyak dialami masyarakat.
"Kalau ada kendala PJJ seperti internet, kebosanan orang tua, itu harusnya dicari solusi yang menyelesaikan masalah. Bukannya mempertaruhkan kesehatan anak sendiri," tegas Irma. (*)
